Tito Karnavian Kritik APBA dan Minta Pemerintah Aceh Mengubah Pola Manajemen
BANDA ACEH, READERS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian hadir ke Aceh untuk melakukan kunjungan kerja dan sejumlah rangkaian kegiatan.
Pada Kamis (22/12/2022), Tito melakukan pertemuan dengan pemerintah Aceh. Pada pertemuan ini, Tito mengkritik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang masih tidak tepat sasaran.
Akibat ketimpangan anggaran itu sehingga menjadi penyebab Aceh didapuk sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia.
Menurutnya, sejauh ini pemerintah Aceh memanejemn APBA tersebut tidak tepat lantaran sebagian besar APBA di Aceh habis untuk belanja pegawai, dan hanya menyisakan sedikit untuk pembangunan masyarakat.
"Dari total APBA 16 triliun, itu belanja pegawai hampir 60-70 persen untuk gaji pegawai dan tunjangan kinerjanya, ditambah lagi belanja barang jasa. Belanja barang jasa itulah operasional untuk pegawai lagi beli peralatan untuk pegawai, sementara yang untuk belanja modal pembangunan masyarakat itu 20 persen," kata Tito saat memberi pengarahan ke kepala daerah di Aceh, Kamis (22/12/2022).
Harusnya, sambung Tito, belanja pegawai, administrasi dan lainnya itu lebih kecil dibanding dana belanja modal untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa mestinya Aceh mampu memberikan impact yang lebih besar dari sejumlah anggaran yang masuk ke Aceh. Tito menyebutkan, Aceh memiliki dana besar serta telah menerima dana otonomi khusus (otsus) sejak 2008 dengan total sekitar Rp 95 triliun.
"Anggaran (Aceh) nomor 5 terbesar di Indonesia dengan penduduk hanya 5 juta harusnya bisa memberikan impact," tegasnya.
Didapuknya Aceh sebagai daerah termiskin di Indonesia lantaran pemerintah Aceh berada dalam kesalahan manajemen. Dari itu ia mendorong pemerintah Aceh mengubah dan menyelesaikan persoalan manajemen yang salah untuk diluruskan dan diselesaikan.
Selain kesalahan manajemen yang harus diselesaikan, Tito juga meminta uang Aceh tidak berhenti di tingkat elite pejabat saja.
"Komposisi belanjanya sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai barang jasa, yang untuk rakyatnya 20 persen-25 persen belanja modal. Itu mungkin kalau itu turun semua kalau seandainya terpotong lagi, waduh. Ini harus ada perbaikan," ujarnya.
Pada pertemuan itu pula, Tito meminta penjabat kepala daerah di Aceh untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Para kepala daerah disebut tidak ada hambatan politik.
"Di 2023 kesempatan emas mengubah manajemen ini berpikir sebagian besar anggarannya untuk rakyat dan bisa mengambangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD," pintanya.
Permasalahan lain yang dihadapi Aceh, kata Tito, anggarannya masih bergantung pada transfer pusat. Pendapatan dari PAD disebut kecil.
"Artinya apa belum kreatif, belum ada terobosan kreatif," timpal mantan Kapolri tersebut.
Editor: Redaksi
Sumber: detik.com