Anggota DPRA Minta Pemerintah Atasi Mahalnya Pupuk Non Subsidi

Waktu Baca 3 Menit

Anggota DPRA Minta Pemerintah Atasi Mahalnya Pupuk Non Subsidi
Ilustrasi - Pupuk bersubsidi pemerintah di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan, meminta pemerintah segera memikirkan perencaan lain atau plan b dalam mengatasi mahalnya harga pupuk non subsidi yang kerap terjadi di Aceh.

"Seharusnya pemerintah harus juga membuat program adanya pupuk organik, artinya ada plan A dan plan B," kata Yahdi Hasan kepada readers.Id, Sabtu (9/10/2021).

Menurut Yahdi, mahalnya harga dan kelangkaan pupuk di Aceh bisa mengakibatkan gagal panen di sektor pertanian masyarakat. Untuk itu pemerintah, khususnya pihak Menteri Pertanian seharusnya hadir dengan solusi lain untuk mengatasi masalah seperti ini.

"Kita harapkan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian, karena hal ini bisa mengakibatkan mungkin mereka bisa gagal panen karena pupuk kurang. Tugas pemerintah itu bila ada masalah seperti ini di masyarakat seharusnya pemerintah hadir di sana. Ambil solusinya lah untuk mencari hasil yang terbaik," ujarnya.

Ia menilai, salah satu program yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk non subsidi ialah dengan membuat program pupuk organik.

"Intinya menyiapkan program pupuk organik seperti itu. Kita mengimbau hal itu agar dilakukan oleh pemerintah," sebut Yahdi.

Kemudian, lanjut Yahdi, pihaknya juga sangat menyayangkan kondisi ini yang terus berulang tiap tahunnya. Sehingga pemerintah terkesan tidak menyiapkan strategi untuk mengatasinya.

"Setiap tahunnya kita mendapat keluhan dari masyarakat bahwa kelangkaan pupuk, harga pupuk mahal, ini sering terjadi. Bahkan ada terjadi di salah satu kabupaten, bukan kelangkaan lagi tapi emang ngak ada pupuk, adapun uang ngak bisa dibeli," pungkasanya.

Sebelumnya, di tengah naiknya daya beli Tendan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa bulan terakhir, para petani sawit kembali dihadapi dengan persoalan lain, yakni melambungnya harga pupuk non subsidi.

Sekretaris Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali, mengatakan naiknya harga kelapa sawit di Aceh saat ini seperti belum terasa bagi petani. Hal itu karena diikuti dengan mahalnya harga pupuk dan sejumlah input pendukung lainnya.

“Harga TBS yang tinggi dan diikuti harga pupuk dan input produksi lain juga tinggi, membuat kenaikan harga TBS di tengah masa menurunnya produksi TBS jadi tidak begitu berasa pada penambahan penghasilan atu peningkatan kesejahteraan petani di Aceh,” kata Fadhli.[acl]

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...