BPSDM Aceh Raih Akreditasi A dari LKPP RI

Banda Aceh – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, berhasil meraih akreditasi A sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ). Hal itu sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penetapan Akreditasi LPPBJ Tahun 2022.

Kabar yang diperoleh Reades.ID, Selasa (15/2/2022), pengakreditasian dilakukan diantaranya dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

Perolehan akreditasi A BPSDM Aceh itu juga mendapat sambutan hangat Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dalam postingan di akun twitter-nya, @niriansyah, Gubernur Nova menyampaikan syukur dan mengucapkan selamat kepada keluarga besar BPSDM Aceh.

“Alhamdulillah…, BPSDM Pemerintah Aceh mendapat Akreditasi ‘A’ dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selamat kepada Kepala Badan & Keluarga Besar BPSDM Aceh atas prestasi ini,” tulis Gubernur Nova di akun twitter-nya, Minggu (13/2/2022) malam.

Sementara itu Kepala BPSDM Aceh, Syaridin, dalam keterangannya menyebutkan, akreditasi A yang diperoleh pihaknya merupakan buah kerja seluruh elemen di BPSDM Aceh.

Akreditasi itu kata Syaridin, berlaku selama lima tahun kedepan. Dengan perolehan akreditasi A tersebut, pihaknya diberikan kepercayaan oleh LKPP pusat untuk melaksanakan lima tingkatan pelatihan pejabat pengadaan barang dan jasa. 

“Jadi LKPP RI tidak perlu lagi turun ke Aceh untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan itu, kita sudah perpanjangan tangan dari pusat,” kata Syaridin.

Syaridin menjelaskan perolehan Akreditasi “A” ini merupakan pertama kali dilakukan penilaian terhadap BPSDM, dan hasilnya langsung mendapat akreditasi A. 

Atas raihan akreditasi itu Syaridin menyampaikan banyak apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen di BPSDM Aceh. 

Sejauh ini, tambahnya, para elemen telah bekerja sesuai tupoksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai lembaga pemerintah Aceh untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, terutama untuk pelatihan pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah.[]