DPRA Minta Pemerintah Adil Melihat Pengorbanan Guru Honorer

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Muslim Syamsuddin meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melihat bagaimana pengorbanan para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan di dunia pendidikan secara tulus.

Syamsuddin menilai proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dominan diikuti oleh guru honorer menggambarkan tidak adanya keadilan dari Pemerintah.

"Jika semata-mata pemerintah hanya menilai dari kemampuan mereka untuk menyelesaikan ujian Computer Assisted Test (CAT) dengan nilai passing grade yang telah ditentukan secara nasional," kata Muslim, Sabtu (18/9/2021).

Dalam tiga hari terakhir, kata Syamsuddin, beberapa Kabupaten/Kota di Aceh mengadakan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terhadap formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana banyak menjadi pembicaraan di masyarakat terkait ambang batas nilai passing grade yang harus diperoleh oleh peserta ujian.

“Ini sangat memilukan, tenaga honorer yang mengikuti seleksi rata-rata berusia lanjut dan telah mengabdikan dirinya dipelosok daerah, bahkan ada yang telah menjadi guru honorer selama puluhan tahun, mereka terpaksa mengikuti ujian seleksi semata-mata untuk lulus menjadi guru PPPK," ujar Muslim

Politisi Partai SIRA itu menuturkan, banyaknya jumlah guru honorer yang tidak lulus dalam ujian Computer Assisted Test (CAT) harusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah selaku penyelenggara, karena ini akan menjadi sebuah dilema besar terhadap dunia pendidikan.

“Mereka itu pejuang dunia pendidikan, pemerintah tidak boleh menitikberatkan mereka hanya dari segi nilai passing grade untuk kelulusan menjadi PPPK, harusnya mereka para guru honorer diberi perhatian khusus dan diistimewakan untuk menjadi PPPK karena pengabdian para guru honorer telah sangat banyak bagi dunia pendidikan selama ini," tuturnya.

Menurut Muslim, Pemerintah Pusat harusnya tidak boleh menyamaratakan kriteria calon guru PPPK secara nasional, para guru honorer di berbagai daerah memiliki perbedaan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terlebih lagi para guru honorer di Aceh banyak yang telah mengabdi sejak zaman konfik bersenjata melanda Aceh.

“Sangat tidak adil rasanya jika semua kriteria disamakan secara nasional, para guru honorer di Aceh rata-rata telah berusia lanjut, mereka minim bersentuhan dengan dunia pendidikan yang moderen berbasis teknologi seperti era sekarang," katanya.

Ia menambahkan, Aceh memiliki kekhususan dan harusnya Gubernur Aceh terlibat aktif mencari jalan keluar terbaik bagi para guru honorer untuk dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan banyaknya kekhususan yang dimiliki oleh Aceh.[acl]