IDI Minta Aceh Mulai Kembangkan Wisata Kesehatan

Menurut dia, IDI dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) juga sedang menggarap pengembangan wisata kesehatan, dalam upaya membendung aliran devisa negara pada sektor kesehatan ke negara tetangga.

Waktu Baca 4 Menit

IDI Minta Aceh Mulai Kembangkan Wisata KesehatanAntara
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) dr Daeng M Faqih saat pembukaan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke 33 dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) ke 22 di Banda Aceh Convetion Hall, Kota Banda Aceh, Rabu (23/3/2022). (ANTARA/Khalis Surry)

BANDA ACEH, READERS — Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), dr. Daeng M Faqih meminta pemerintah daerah di Aceh memulai pengembangan wisata kesehatan, dengan segala potensi yang ada di provinsi paling barat Indonesia itu.

“Kalau boleh saya menantang lagi sama Aceh, barang kali wisata kesehatan, ayo lah mulai lagi dari Kota Serambi Mekkah ini,” kata Daeng, pada pembukaan Muktamar Ke-33 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Muktamar Ke-22 Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) di Banda Aceh, Rabu (23/2/2022).

Menurut dia, IDI dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) juga sedang menggarap pengembangan wisata kesehatan, dalam upaya membendung aliran devisa negara pada sektor kesehatan ke negara tetangga.

Sambutan Presiden Indonesia Joko Widodo  secara virtual pada pembukaan Muktamar XXXI IDi yang berlangsung di Banda Aceh.

Oleh karena itu, menurut Daeng, Aceh memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ini, mulai dari sektor pariwisata, kesenian, kuliner hingga kearifan lokal yang perlu dikembangkan dalam konsep wisata kesehatan.

“Dan lagi, di daerah sepanjang Aceh, Sumatera Utara itu yang potensi yang berobat ke (negara) tetangga kita, sehingga kalau dimulai dari Aceh dilakukan kegiatan itu, maka devisa kita tidak hilang,” katanya.

IDI dan pemerintah, katanya, sudah berkomitmen untuk memulai strategi wisata kesehatan agar pelayanan, sumber daya dokter, hingga teknologi pelayanan kedokteran di Indonesia bisa berdaya saing dengan negara lain.

“Minimal dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, yang sudah lama memulai strategi wisata kesehatan,” katanya.

Apalagi, kata dia, masih banyak yang menilai kesenjangan atau gap kemajuan teknologi 4.0, pelayanan teknologi kedokteran di Tanah Air kalah dengan negara lain, sehingga rakyat harus mencari pengobatan ke negara lain yang dianggap lebih baik dari sisi pelayanan, teknologi hingga kompetensi.

“Terakhir mantan presiden kita juga terpaksa mencari pengobatan ke negeri lain. Hal ini tidak perlu kita tersinggung, tapi justru menjadi koreksi bagi kita,” kata Daeng.

Mengenai pertanyaan apakah betul gap kompetensi dan gap penguasaan teknologi di bidang kedokteran kita masih menganga lebar, dia mengajak semua pihak untuk memformulasikan dalam konsep rencana ke depan melalui muktamar ini.

Melalui program pengembangan wisata kesehatan tersebut, menurut Daeng, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga bisa mencegah aliran devisa ke negara lain.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, berdasarkan data yang diterima Kemenparekraf, terdapat kebocoran ekonomi yang mencapai hampir 1,2 juta wisatawan atau 699 ribu health tourism di Malaysia ternyata adalah orang Indonesia.

Kata Sandiaga, kebocoran tersebut harus segera ditanggulangi, karenanya health tourism wajib dikembangkan dengan berfokus pada medical tourism, wellnes tourism, sport tourism serta sains tourism.

Selain itu, Kemenparekraf juga akan kembangkan quick win (program percepatan) melalui sertifikasi word of mouth yang nanti bakal berperan untuk mengelola wisata kesehatan di Indonesia.

"Kami juga terus meningkatkan campaign wellness dengan sehat dan bugar, di rumah dan di Indonesia saja," katanya.

Sumber:Antara

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...