KPK RI Diminta Lebih Tegas Tangani Kasus Korupsi di Aceh

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang beralamat di jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/2/2022).

Dalam aksi demo di Gedung Merah Putih tersebut, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh meminta agar KPK RI lebih tegas terkait dugaan korupsi yang tengah di tangani di provinsi Aceh sejak pertengahan tahun 2021 lalu. 

“Respon KPK RI sebelumnya masih belum tegas dalam menjawab harapan tinggi serta komitmen rakyat Aceh, agar provinsi Aceh terbebas dari jeratan korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi pemerintahan Aceh yang mengakibatkan Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin Indonesia dan termiskin di pulau Sumatera,” kata koordinator aksi, Barmawi dalam keterangannya. 

Menurut Barmawi, KPK selama ini belum serius  terhadap komitmen lembaga untuk menindak secara tegas kejahatan anggaran yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Aceh.

Padahal, kata dia, Aceh memiliki anggaran pembangunan yang besar. Bahkan pada Tahun Anggaran 2022 saja Pemda bersama DPR Aceh mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp16, 17 triliun. 

“Anggaran yang besar tersebut seharusnya mau dan mampu dimaksimalkan oleh Pemda guna membangun ekonomi rakyat, agar rakyat Aceh bisa mendapat nilai tambah yang lebih sehingga bisa menekan angka kemiskinan di Aceh yang saat ini berada pada 15.53%,” kata Barmawi.

Barmawi menilai, anggaran Aceh yang besar selama ini diperuntukkan pada persoalan yang tidak subtansial yang tengah dialami masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta agar KPK lebih serius dan tegas dalam menindak kejahatan rasuah yang merajalela di Aceh.