Mahasiswa Minta Sikap Tegas DPRA Terkait Kinerja Pemerintah Aceh

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Aceh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dapat bersikap tegas terhadap Pemerintah Aceh. Hal ini mengingat fungsi DPRA lah yang bisa memberikan sikap terhadap Pemerintah.

Koordinator BEM Nusantara Wilayah Aceh, Chaidir Furrazinur, mengatakan sangat banyak kinerja Pemerintah Aceh saat ini yang tidak memiliki substansi terhadap kesejahteraan rakyat.

"Isu korupsi, lemahnya realisasi APBA 2021 serta realisasi yang tidak bersubtansi pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta temuan-temuan BPK RI Perwakilan Aceh pada tahun anggaran 2020 adalah faktor Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra. Padahal sangat kontras dengan anggaran pembangunan yang kita miliki," kata Chaidir, pada Senin (19/7/2021).

Chaidir menuturkan, sebagai mahasiswa pihaknya sangat berharap kepada para anggota DPRA yang saat ini telah membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) agar tegas kepada Pemerintah Aceh.

"Jangan ada ruang kompromi terkait apapun dugaan penyelewengan anggaran selama ini," ujarnya.

Menurut Chaidir, sejak awal bulan Juli 2021, DPR Aceh diketahui telah membentuk dua Pansus, yakni pansus Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 guna mendalami dugaan mafia anggaran serta mendalami penyebab lemahnya realisasi APBA 2021 dan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Wilayah Aceh.[mu]