Pernyataan Ketua DPRK Aceh Tengah Terkait Mutasi Dinilai Offside

ACEH TENGAH, READERS - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah Fitriana Mugie terkait dengan rencana mutasi pejabat di kabupaten setempat menuai kecaman karena dinilai melampaui kewenangan.

Hal itu disampaikan oleh Aktivis Muda Aceh Tengah, Sutris kepada media ini, Selasa (10/12/2024).

Sutris menilai, mutasi, rotasi merupakan kewenangan dan hak prerogatif yang dimiliki oleh Penjabat (Pj) Bupati sehingga dianggap bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan.

Kewenangan tersebut, kata Sutris, tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat apalagi dengan dalih yang tidak beralasan.

"Dewan yang notabene adalah pemegang kekuasaan legislatif jangan terlalu ikut campur dengan urusan eksekutif. Agar tidak membuat kegaduhan di ruang publik," tegas Sutris.

Sutris juga mengingatkan bahwa pihak manapun agar lebih berhati-hati dengan statement yang mengatasnamakan Ketua Dewan. Karena setiap keputusan Dewan harus melewati musyarawah dan diambil berdasarkan prinsip kolektif dan kolegial.

"Ada kesan bahwa Ketua Dewan melakukan peradangan pengaruh (trading influence) dan berpotensi melampaui kewenangannya (abuse of power) sehingga Badan Kehormatan Dewan harus melakukan pemeriksaan terkait hal ini," jelasnya.

Sutris menambahkan, pengisian jabatan yang kosong merupakan siklus alami yang harus dilakukan sebagai jenjang karir ASN di Aceh Tengah. Apabila langkah-langkah seperti ini tidak dilakukan maka akibatnya berapa banyak karir ASN yang tersendat. 

"Seharusnya Ketua Dewan juga mempertimbangkan aspek itu, bukan hanya aspek birahi politik," ujar Sutris.

Terakhir Sutris juga mengingatkan bahwa singkroniasai Visi dan Misi Bupati terpilih tidak ada hubungannya dengan rencana Mutasi. Karena menurutnya hal itu adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali.

Hingga berita ini dilayangkan, Readers.id masih menunggu pernyataan Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana. []