Pemerintah Aceh Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri

Waktu Baca 2 Menit

Pemerintah Aceh Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri
Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, didampingi Sekda Aceh, Bustami, beserta perwakilan unsur Forkopimda Aceh dan Kepala SKPA terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (12/5/2022).

BANDA ACEH, READERS — Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) rutin mingguan yang digelar Menteri Dalam Negeri untuk pengendalian inflasi daerah, Senin (5/12/2022).

Rakor yang diikuti secara virtual dari Meuligoe Gubernur Aceh itu, dihadiri juga Sekda Aceh Bustami, perwakilan BPS Aceh, perwakilan Bulog Aceh dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya mengatakan, inflasi nasional mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Per Desember, inflasi turun menjadi 5,42 persen.

“Semua negara G20 inflasinya di atas angka kita, tentu ini semua berkat koordinasi yang sangat baik dari tim pengendalian inflasi tingkat pusat dan daerah,” ujar Tito.

Oleh karena itu, kata Tito, pengumuman menggelar rapat setiap minggu agar penanganan inflasi dapat selalu dievaluasi. Pengendalian inflasi harus menjadi program prioritas daerah karena menyangkut langsung dengan rakyat.

“IMF dan pengamat dunia mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki ekonomi keuangan yang cukup kuat,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Berdasarkan catatan peringatan, jumlah pemerintah daerah yang menindak lanjuti sembilan sektor intervensi inflasi mengalami peningkatan dari bulan lalu.

Salah satunya pada sektor pelaksanaan Rapat Teknis, yang jumlahnya meningkat dari bulan lalu.

“Jumlah Pemda yang melaksanakan rapat teknis pengendalian inflasi daerah yang meningkat dari November sebanyak 285 Pemda, kini per Desember sudah ditindaklanjuti oleh 310 Pemda,” ujar Tito.

Selain itu, Tito juga meminta seluruh Pemda untuk memacu realisasi APBD. Ia mengatakan anggaran belanja harus terealisasi semaksimal mungkin agar adanya peredaran uang di masyarakat sehingga meningkat daya beli.

Tito juga mengingatkan agar APBD tidak terjadi Silpa.[]

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...