Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Pengiriman Darah di PMI Banda Aceh

Sebelumnya, PMI Banda Aceh diduga mengirimkan darah sebanyak 2.050 kantong ke Tangerang, dan dinilai tidak sesuai prosedur serta tanpa rapat pleno seluruh pengurus PMI setempat. Hal itu diketahui saat dilakukan inspeksi mendadak oleh para pengurus.

Waktu Baca 3 Menit

Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Pengiriman Darah di PMI Banda AcehDPRA
Anggota DPR Aceh Muhammad Rizky.

BANDA ACEH, READERS - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muhammad Rizky meminta penegak hukum (kepolisian) mengusut dugaan pengiriman darah oleh PMI Banda Aceh yang diduga melanggar prosedur.

"Kita minta penegak hukum untuk menelusuri informasi ini, karena ini berhubungan dengan kemanusiaan," kata Muhammad Rizky, di Banda Aceh, Kamis (12/5/2022). 

Sebelumnya, PMI Banda Aceh diduga mengirimkan darah sebanyak 2.050 kantong ke Tangerang, dan dinilai tidak sesuai prosedur serta tanpa rapat pleno seluruh pengurus PMI setempat. Hal itu diketahui saat dilakukan inspeksi mendadak oleh para pengurus.

Berdasarkan hasil sidak mereka, darah sebanyak 2.050 kantong tersebut dikirim pada tiga bulan berturut-turut sejak Januari, Februari dan April 2022. 

Sedangkan untuk Maret belum dipastikan karena mereka hanya mendapatkan data dari hasil rekam jejak mobil.

Kemudian, biaya pengganti pengelolaan darah (BPPD) nya juga tidak sesuai ketetapan pemerintah berdasarkan Permenkes terkait BPPD per kantong Rp360 ribu. Tetapi pengiriman ke Tangerang hanya dengan BPPD Rp300 ribu per kantong.

"Jika memang alasan pengiriman tersebut karena stok berlebihan dan takut kadaluarsa, kenapa stok untuk Aceh hari ini masih kurang, dan kenapa hanya ke Tangerang yang dikirim," tegas Rizky.

Kemudian, lanjut Rizky, kenapa harga BPPD nya juga diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Permenkes, malah dengan harga yang lebih murah yaitu hanya Rp300 ribu per kantong.

"Kita mengutuk keras kegiatan seperti ini, kalau memang kelebihan takut kadaluarsa, kenapa harganya di bawah standar kebijakan. Karena itu pihak berwajib dapat memproses ini," ujar politikus Golkar ini.

Rizki melanjutkan, jika mengenai masalah saling tolong menolong dalam lembaga PMI atau sesama mereka sudah biasa dan bukan persoalan yang menyalahi aturan. 

Namun, prosesnya harus sesuai ketentuan berlaku, bukan disinyalir terdapat kesalahan atau ada 'permainan', apalagi ini soal kemanusiaan dan kemaslahatan. 

"Maka kita harap penegak hukum segera menelusuri ini, karena ini dampaknya jelas, gara-gara dibawa ke sana, Aceh bisa kekurangan stok darah," demikian Muhammad Rizky.

Editor:
Sumber:Humas DPRA

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...