Potret Tambang Emas Ilegal di Aceh dengan Google Earth

Tambang emas ilegal terus menjamur di sejumlah daerah di Aceh, terutama Aceh Barat dengan kondisi hutan dan sungai mengalami kerusakan cukup parah. Hingga sekarang  aktivitas ini belum juga ditertibkan.

Sejumlah kalangan mendesak penegak hukum dan pemerintah  untuk menertibkan tambang emas ilegal di Aceh. Mulusnya aktivitas tambang liar ini juga akibat minimnya pengawasan bisa menjadi pemicu terjadinya bencana.

Hal ini mengemuka dalam diskusi  Forum Jurnalis Lingkungan bersama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh(YARA) dengan  tema "Tambang Emas Ilegal di Aceh, Siapa Dalang" pada  Rabu (15/12/2021) secara virtual yang dipandu oleh Koordinator FJL Zulkarnaini Masri.

Hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan (Walhi) Aceh Muhammad Nur, Kepala Perwakilan YARA Nagan Raya dan Bireuen Muhammad Zubir, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dan  Kasudit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Mulyadi.

Untuk memantau seberapa parah kerusakan yang terjadi akibat tambang emas ilegal di Aceh Barat, dapat dilihat melalui perangkat Google Earth. Melalui perangkat lunak ini dapat terpantau lokasinya, mulai lereng bukit hingga pinggiran sungai.

Google Earth aplikasi pemetaan dan citra satelit yang diciptakan Keyhole Inc pada 2004 yang dinamai Earth Viewer. Kemudian  2005, aplikasi tersebut diambil alih oleh Google.

Akan tetapi bila ingin melihat kerusakan hutan dengan kualitas tinggi dan keterkinian harus menggunakan Google Earth Pro atau yang berbayar. Sedangkan yang gratis memiliki keterbatasan, selain tidak detail, updatenya juga terlambat.

Berikut potret kerusakan hutan dan sungai akibat tambang emas ilegal di Aceh Barat data dari Google Earth pada 2021. Nanti bisa dibandingkan dengan tutupan hutan yang masih bagus sebelum tambang belum marak beroperasi pada 2017 lalu,

Sekarang bisa dilihat terlebih dahulu kerusakan yang terjadi pada 2021:

Bila dilihat lebih dekat, semakin tampak tutupan hutan rusak akibat tambang emas ilegal. Tak hanya kehilangan pohon, sungai juga mengalami kerusakan parah di lokasi tambang emas ilegal di Aceh Barat, Aceh.

Berikut tangkap layar dari Google Earth yang semakin jelas dan dekat potret kerusakan tutupan hutan dan sungai akibat tambang emas ilegal di Aceh Barat. Hingga sekarang tambang emas tersebut masih beroperasi dan minim pengawasan.

Perbandingan tutupan hutan sebelum marak beroperasi tambang emas ilegal di Aceh Barat, tampak cukup kontras. Pada 2017 lalu saja, berdasarkan tangkap layar dari Google Earth tutupan hutan dan sungai masih cukup baik.

Berikut perbandingan potret tangkap layar antara 2021 dan 2017 lalu terjadi laju kerusakan tutupan hutan.

Dari jauh mulai terlihat ada kerusakan hutan sepanjang sungai akibat tambang emas ilegal di Aceh Barat pada 2021. 

Bila dibandingkan dengan kondisi tutupan hutan pada 2017 lalu, tampak hutan masih lebat dan kondisi yang bagus. Berikut potret tangkap layar:

Bila kita melihat tangkap layar yang lebih dekat, kerusakan cukup kontras terlihat bila dibandingkan 2017 lalu. Berikut penampakannya:

Sementara kondisi hutan pada 2017 tampak masih sangat lebat dan baik, terlihat seperti foto di bawah ini.

Semakin dekat tangkap layar diambil, maka semakin parah terlihat kerusakan hutan akibat tambang emas ilegal. Berikut tangkap layar perbandingan antara 2017 dan 2021:

Sementara tangkap layar pada 2017 lalu:

Kondisi kerusakan hutan semakin jelas terlihat bila tangkap layar diambil lebih dekat lagi, tutupan hutan dan sungai mengalami kerusakan parah. Berikut fotonya:

Bandingkan tutupan hutan di lokasi tambang emas ilegal di Aceh Barat pada 2017 lalu. Berikut fotonya:

Berdasarkan beberapa foto tersebut yang diambil dari perangkat Google Earth, sangat kontras terlihat perbedaan kerusakan tutupan hutan dan sungai akibat tambang emas ilegal di Aceh Barat.

Praktek tambang emas ilegal di Aceh Barat sudah mengguna alat berat. Tutupan hutan mulai hilang yang ada di pinggir sungai. Bila ini tidak dihentikan, ancaman lain adalah bakal terjadi bencana alam.

Parahnya lagi, lubang bekas pengerukan tambang emas ilegal dibiarkan begitu saja, akibatnya banyak genangan air bermunculan.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan saat ini masih ada enam kabupaten dengan kegiatan pertambangan emas ilegal yang cukup aktif. Enam kabupaten tersebut meliputi Pidie, Aceh Tengah, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan Aceh Barat.

Pihaknya juga mencatat hampir 40 orang meninggal dunia tertimbun di lokasi tambang emas ilegal yang tersebar di enam kabupaten di Aceh.

Muhammad Nur mengatakan saat ini penghancuran hutan cukup tinggi dalam kegiatan tambang apapun baik legal atau ilegal. Jumlah itu dapat berkurang atau bertambah, seiring dengan temuan jumlah emasnya.

Lokasi tambang emas ilegal terus bermunculan hingga sekarang tanpa ada pengawasan dan tindakan tegas untuk menghentikannya. Menurut Kepala Perwakilan YARA Nagan Raya dan Bireuen, Muhammad Zubir, menurut data yang diperoleh  ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam penambangan emas ilegal tersebut.

"Kita sudah lakukan investigasi dan mendapat data itu, itulah kita berani mengeluarkan pernyataan," tuturnya.

Sementara itu Kasubbid Penmas Polda Aceh AKBP Mulyadi mengatakan dalam tahun 2021 pihaknya sudah menangani 10 kasus dengan 43 tersangka.

Permasalahan pertambangan ini lanjutnya tidak  hanya dilihat dari penegakan hukum saja, yakni perlu dilihat dari hulu  ke hilir, termasuk faktor ekonomi.  

Terkait penertiban tambang ilegal di Aceh Barat. sampai saat ini penindakannya masih terus berlanjut.

"Yang ditangkap, mulai dari operator eskavator, pekerja penampung emas dan pemiliknya. untuk kasusnya sudah ada yang vonis, sudah ada tahap kedua JPU, dan masih ada yang sedang diproses,” ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil  dalam penambangan ilegal tersebut perlu pendekatan lain untuk berantas tambang ilegal di Aceh. Tidak hanya  dengan pendekatan hukum.

"Dalam pandangan saya pemerintah memang harus hadir untuk menertibkan pertambangan ilegal yang ada di Aceh," tuturnya.

Menurut Nasir Djamil, harus ada penegakan hukum bagi oknum aparat yang mengendalikan praktek tambang ilegal tersebut. Supremasi hukum bisa terwujud jika pemerintah hadir untuk menormalkan itu.[]