Seperlima Penduduk Indonesia Berusia 60 Tahun pada 2045: Bagaimana Kebijakan Mengantisipasi Penuaan Populasi

Waktu Baca 12 Menit

Seperlima Penduduk Indonesia Berusia 60 Tahun pada 2045: Bagaimana Kebijakan Mengantisipasi Penuaan PopulasiTristan Le/Pexels
Kelompok lanjut usia membutuhkan layanan kesehatan, uang dan tempat tinggal yang memadai walau produktivitas mereka menurun.

Marya Yenita Sitohang, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pada 2045 ketika Republik Indonesia berusia seabad, satu dari lima orang penduduk negeri ini akan berusia di atas 60 tahun.

Dengan segala tantangan dan peluang yang mengikuti, penuaan penduduk bukan suatu hal yang baru. Beberapa negara seperti Australia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Italia, dan Spanyol telah menghadapi fenomena ini dan menerapkan strategi dan kebijakan untuk menghadapi kenyataan tersebut.

Sebagai pendatang baru dalam fenomena struktur penduduk tua, Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari kebijakan dan strategi yang telah diterapkan oleh negara-negara tersebut.

Meski fenomena penduduk tua di Indonesia diperkirakan terjadi 20 tahun lagi, kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan lansia harus dipersiapkan jauh sebelumnya mengingat kelompok lanjut usia masa depan adalah penduduk usia produktif saat ini.

Fenomena struktur penduduk tua berdampak signifikan pada suatu negara, termasuk dalam aspek kesehatan, keuangan, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya. Perlu dukungan formal dari institusi dan dukungan informal dari keluarga dan masyarakat untuk menghadapi masalah tersebut.

Struktur penduduk tua: penyebab dan dampaknya

Ageing population atau penuaan penduduk merupakan fenomena yang terjadi saat proporsi penduduk lanjut usia (lansia) cukup tinggi, hingga melebihi 20%.

Sebagai dampak dari penurunan angka kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup, penuaan penduduk telah terjadi lebih dulu di negara-negara maju.

Penduduk berusia lanjut identik dengan berbagai masalah kesehatan akibat penuaan sel-sel tubuh. Sel yang menua mengalami penurunan fungsi dan kemampuan, seperti fungsi penglihatan, pendengaran, pergerakan, dan sebagainya.

Kondisi tersebut membatasi aktivitas dan produktivitas lansia, baik secara finansial maupun sosial, serta meningkatkan kebutuhan lansia akan pelayanan kesehatan.

Negara-negara di Asia dengan adat ketimurannya cenderung mengutamakan dukungan informal dan meletakkan tanggung jawab merawat lansia pada generasi setelahnya. Bahwa anak sebaiknya merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya pada hari tua.

Namun apakah mengandalkan keluarga dalam memenuhi kebutuhan lansia masih relevan di tengah penurunan angka kelahiran dan jumlah anggota keluarga, urbanisasi, dan fenomena sandwich generation yang berdampak pada tingkat kesejahteraan generasi muda?

Kita perlu belajar dari kebijakan negara lain yang sedang dan telah mengalami penuaan penduduk.

Kesehatan

Struktur penduduk tua umumnya ditandai dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan kematian akibat penyakit menular atau gizi buruk dalam populasi.

Masalah kesehatan negara dengan penuaan penduduk umumnya berkaitan dengan penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, dan penyakit demensia lainnya.

Di sisi lain, sistem kesehatan Indonesia saat ini masih menghadapi masalah penyakit menular dan gizi buruk serta peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan lainnya yang umumnya juga ditemui pada lansia.

Pemerintah perlu menguatkan sistem kesehatan dalam menghadapi penuaan penduduk. Termasuk di dalamnya sumber daya dan kemampuan fasilitas kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan lansia serta kelompok penduduk lainnya.

Kebijakan active ageing (penuaan aktif) dan healthy ageing (penuaan sehat) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjadi pegangan bagi beberapa negara yang telah mengalami dan akan menghadapi penuaan penduduk.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan kebugaran dan kesehatan penduduk di hari tua dengan mempromosikan gaya hidup sehat, mengontrol perilaku kesehatan yang berisiko misalnya merokok, serta memfasilitasi perilaku hidup sehat seperti aktivitas fisik, gizi seimbang, dan deteksi dini masalah kesehatan dalam masyarakat.

Mendorong penduduk untuk menua dengan sehat juga membantu meringankan beban sistem pelayanan kesehatan yang cenderung memiliki sumber daya terbatas.

Pemerintah juga harus memikirkan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan. Penuaan penduduk identik dengan peningkatan pembiayaan kesehatan karena naiknya penggunaan pelayanan serta teknologi kesehatan.

Tantangan terbesar bagi negara yang mengalami penuaan penduduk adalah mengembangkan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang seimbang dan berkelanjutan, tanpa menitikberatkan pada subsidi negara atau masyarakat yang membayar saat menerima pelayanan kesehatan (out-of-pocket payment).

Besarnya biaya kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penyakit kronis, membuat skema asuransi kesehatan, yaitu membayar premi setiap bulan untuk mendapat perlindungan ketika tiba-tiba mengalami masalah kesehatan, terasa lebih masuk akal dan menguntungkan. Sayangnya, banyak penduduk Indonesia menganggap membayar premi asuransi kesehatan sebagai sesuatu yang merugikan dan lebih mengharapkan bantuan pemerintah dalam pembayaran premi asuransi kesehatan misalnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.

Kepemilikan asuransi kesehatan dan dana pensiun akan dibahas dalam aspek selanjutnya, yaitu keuangan.

Keuangan

Uang merupakan amunisi utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, entah itu kebutuhan pangan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Penurunan kemampuan dan produktivitas bekerja lansia berkaitan erat dengan kondisi finansial lansia dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Menyadari hal tersebut, skema pendanaan pensiun telah dikembangkan dengan cukup baik oleh beberapa negara dengan struktur penduduk tua, termasuk Australia, Kanada, dan Chili. Di sana sistem dana pensiunnya memiliki indeks kecukupan dan keberlanjutan yang paling tinggi di antara negara lainnya.

Mengalami dan memiliki struktur penduduk tua dalam jangka waktu lama tidak serta merta membuat suatu negara memiliki sistem pendanaan pensiun yang cukup dan berkelanjutan.

Sistem pendanaan pensiun di Italia misalnya, termasuk dalam jajaran negara dengan indeks terendah sistem dana pensiunnya. Namun, Italia berupaya mereformasi sistem pendanaan pensiun secara signifikan dengan menitikberatkan pada kontribusi individual dalam dana pensiun dibandingkan dengan bantuan dari negara.

Selain itu, kecukupan dan keberlanjutan sistem pendanaan pensiun dapat dicapai dengan meningkatkan usia minimal penduduk yang dapat menerima dana pensiun dan meningkatkan partisipasi lansia di dunia kerja.

Partisipasi pihak swasta dalam menyediakan dana pensiun juga sangat diharapkan. Namun, hal ini berkaitan erat dengan kesadaran penduduk terkait pentingnya memiliki simpanan hari tua.

Literasi keuangan penduduk Indonesia masih perlu kita tingkatkan mengingat masih banyaknya pekerja yang melakukan aksi protes ketika usia minimal untuk mengakses dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan naik menjadi 56 tahun.

Kesadaran akan pentingnya memiliki simpanan pada hari tua berperan penting meski hal ini juga masih menjadi tantangan di negara maju yang telah mengalami struktur penduduk tua.

Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat tinggal mencakup lingkungan fisik dan sosial.

Penurunan kemampuan mobilitas lansia membuat desain rumah tempat tinggal menjadi sangat penting untuk keamanan dan kemudahan lansia dalam beraktivitas.

Beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Singapura, dan Cina memberikan beberapa pilihan tempat tinggal untuk lansia selain bersama keluarga besarnya, termasuk aged care, kompleks perumahan khusus lansia, apartemen, serta bantuan finansial untuk memodifikasi tempat tinggal lansia.

Sesuai dengan kondisi kesehatannya, lansia selalu memiliki pilihan untuk tinggal bersama keluarganya di dalam masyarakat, atau tinggal di sebuah institusi dengan fasilitas yang dibutuhkan lansia.

Di Indonesia, keberadaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan program pensiun untuk kalangan PNS merupakan langkah awal yang baik untuk memberi proteksi keuangan pada kelompok lansia pada masa datang.

Selain itu, keberadaan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan, peningkatan literasi keuangan, serta kebijakan terkait tempat tinggal lansia Indonesia di masa depan.

Kebijakan terkait penuaan penduduk membutuhkan komitmen yang serius dari pemerintah sejak saat ini agar kelompok sepuh tetap memiliki kualitas hidup yang baik saat satu abad usia Indonesia.The Conversation

Marya Yenita Sitohang, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...