Terlibat Isu Kudeta AHY, Demokrat Pecat Tujuh Anggota Ini

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. (Dok. Ist)

DPP Partai Demokrat memberikan sanksi pemberhentian terhadap sejumlah anggotanya yang dianggap terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partai tersebut.

Dalam pernyataan pers, Jumat (26/2/2021), Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebutkan pemecatan itu karena desakan sejumlah besar kader partai berlambang mercy tersebut. Ia menamai kelompok itu sebagai Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

“Jadi kita menerima desakan dari kader melalui para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pelaku,” ujar Herzaky.

Adapun beberapa nama yang mencuat dalam daftar anggota yang diberhentikan secara tidak hormat itu, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.

Herzaky mengatakan, keputusan itu sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir. Ia memastikan rekomendasi tersebut didasarkan atas bukti-bukti serta data dan fakta yang cukup, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan.

Terkait dengan GPK-PD, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan bahwa Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat.

“Mereka (terbukti) mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan,” kata dia.

Para pelaku itu juga disebut telah menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah, dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, bahwa Demokrat gagal dan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

“Ini dilakukan secara illegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal,” sebutnya lagi.

Padahal, menurutnya kepengurusan Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah sah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara.

Ia menyebut upaya GPK-PD itu telah melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Demokrat di seluruh tanah air. Dengan fakta hasil pemeriksaan tadi, Dewan Kehormatan Partai Demokrat merasa tidak perlu lagi memanggil para anggota tersebut.

“Tuntutan Jhoni Allen Tak Masuk Akal”

Dalam keterangan yang sama, Herzaky juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk berkomunikasi dengan salah satu anggota yang disebutnya terlibat dalam GPK- PD, Jhoni Allen Marbun.

“Tetapi tuntutan yang bersangkutan tidak masuk akal; bukan konsolidasi internal, melainkan memasukkan aktor eksternal melalui KLB inkonstitusional, dan “menjual” Partai Demokrat kepada aktor eksternal itu, sebagai kendaraan dalam pen-Capres-annya di Pemilu 2024,” tudingnya.

Membantah tuduhan gagalnya kepengurusan Demokrat, Herzaky justru mengatakan elektabilitas partainya saat ini terus meningkat signifikan. Pihaknya telah memaksimalkan pembinaan organisasi, penguatan jaringan konstituen, maupun program pengabdian masyarakat di masa pandemi.

“Hasilnya optimal, meski usia kepengurusannya belum genap satu tahun,” klaim Herzaky.

Di sisi lain, ia juga menyebut hasil di Pilkada 2020, Partai Demokrat jauh melampaui target kemenangan, yakni hampir 50 persen.

“Hasil ini adalah capaian tertinggi kemenangan Pilkada selama lima tahun terakhir. Demikian juga jumlah kader Partai Demokrat yang berhasil memenangkan Pilkada, mengalami peningkatan,” ujarnya.

Selain Jhoni Allen dkk, Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada Marzuki Alie. Ia disebut terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan partai.[]

Total
7
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Polda Aceh Temukan 150 Ton Limbah Hasil Penambangan Ilegal

Next Article

Pecat Marzuki Alie, Demokrat: Pernyataannya di Publik Sangat Meresahkan

Related Posts