USK-Kemenkeu Bahas Kemandirian PTN-BH yang Berdaya Saing Global

BANDA ACEH, READERS - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI bersama Universitas Syiah Kuala (USK) gelar FGD di Balai Senat USK, Kamis (30/5/2024), guna membahas kemandirian PTN-BH (perguruan tinggi negeri-badan hukum) dalam mewujudkan perguruan tinggi yang terjangkau dan berdaya saing global.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan USK Prof Dr Marwan SSi MSi dalam sambutannya mengatakan, FGD ini sangat berguna bagi USK dan para tamu undangan untuk saling berbagi terkait keuangan, dan hal terkait lainnya.

Terlebih, tambahnya, untuk merespon hal yang viral belakangan ini, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Banyak kalangan merasa UKT semakin tinggi dan tidak seimbang dengan kenaikan penghasilan rata-rata masyarakat.

"Fenomena ini sangat penting untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan yang berkepentingan. Kami memahami bahwa ada banyak hal yang harus diatur terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya penyelenggaraannya pada PTN-BH," kata Prof Marwan.

Menurutnya, dalam persoalan ini pemerintah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Peran itu antara lain dilakukan melalui regulasi dan pengawasan kepada perguruan tinggi.

Karena itu, USK berterima kasih kepada Kemenkeu karena telah menggagas forum ini sebagai wadah untuk berdiskusi dan menghasilkan gagasan terbaik, guna mewujudkan akses pendidikan yang lebih inklusif bagi masyarakat, sekaligus mendiskusikan bagaimana mewujudkan kemandirian dari PTN-BH.

"Sebagai perguruan tinggi berstatus PTN-BH, USK berupaya semaksimal mungkin untuk tidak lagi bergantung pada pembiayaan negara dan terus berupaya mencari berbagai sumber pendapatan baru, tentunya tanpa harus membebani peserta didik atau mahasiswa," ujar Warek Bidang Sumber Daya dan Keuangan USK.

Ia menyampaikan, sejak bertransformasi menjadi PTN-BH, USK terus berusaha menjadi kampus yang lebih mandiri dan fleksibel dalam menjalankan perannya sebagai perguruan tinggi.

Kemandirian dan fleksibilitas ini sangat penting agar USK dapat lebih mudah berakselerasi dalam mewujudkan visi dan misinya, khususnya dalam melahirkan sumber daya manusia unggul.

"Karena itulah kami memastikan tidak ada kenaikan UKT untuk tahun 2024 dan semaksimal mungkin akan menjaga UKT tetap terjangkau. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini juga semata-mata demi akses pendidikan bagi putra-putri bangsa," sebutnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh Izharul Haq menyadari keresahan perguruan tinggi di Indonesia termasuk USK.

Sejak menyandang PTN-BH, kata Izharul, banyak tantangan yang dihadapi USK, maka perlu dicarikan solusi untuk memecahkan masalah. Termasuk yang menjadi sorotan akhir-akhir ini, yakni UKT. Tidak hanya itu, juga berbicara jangka panjang mengenai kualitas pendidikan Perguruan Tinggi.

"USK punya aset yang besar sejak PTN-BLU, ini potensi luar biasa untuk menjadi modal dalam mencari solusi guna membiayai pendidikan PT di Aceh khususnya USK," tutur Izharul.

USK sebagai PTN-BH yang relatif baru, dengan otonomi akademik maupun non akademik yang melekat tentu mempunyai potensi untuk menjadi universitas unggul dan berdaya saing global.

Namun dia juga tidak menutup mata bahwa tidak mudah bagi USK untuk mencari alternatif pendapatan atau penerimaan.

"Dari FGD ini kita berharap saling mendapatkan masukan yang bermanfaat, demi perbaikan dalam menyusun regulasi dan juga tata kelola penyelenggaraan PT yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat," imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh Nofiansyah menambahkan kemandirian PTN-BH merupakan langkah yang progresif USK dalam manajemen dan tata kelola pendidikan di Indonesia.

"Penting juga bagi universitas untuk mitigasi disrupsi seperti AI yang semakin tinggi. Perkiraannya 10 tahun ke depan, angkatan kerja bisa terdisrupsi bila kita tidak mitigasi dari sekarang," ungkap Nofiansyah.

Ia menyampaikan, ada tiga pilar untuk mewujudkan kemandirian. Pertama, finansial. Ini merupakan aspek krusial, maka PTN-BH musti optimal dari berbagai sumber pendapatan, termasuk bekerjasama dengan industri, peningkatan jasa pelayanan dan aset manajemen. Hal ini dengan tetap menjaga aspek keadilan, aktivitas pendidikan.

"Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak, insya Allah ini bisa memastikan biaya pendidikan yang tetap terjangkau untuk semua lapisan masyarakat," sebutnya.

Pilar kedua, inovasi akademik. Baik kurikulum maupun metode pengajaran sangat penting untuk meningkatkan daya saing global. Maka PTN-BH harus terus berinovasi dan menciptakan program studi yang relevan sesuai kebutuhan global.

Peningkatan kualitas riset juga publikasi internasional juga perlu menjadi prioritas agar hasil-hasil penelitian yang dihasilkan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara global, dan turut meningkatkan reputasi universitas.

Pilar terakhir yaitu kemitraan dan jaringan internasional. Sebuah upaya meningkatkan skill dalam memperoleh kemitraan yang strategis, dengan universitas lainnya di dunia. Lembaga penelitian maupun sektor industri.

"Ini merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing universitas. Melalui kolaborasi internasional kita dapat belajar dari best practices. Meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf sivitas akademika, serta memperluas jaringan kerjasama yang insya Allah bisa saling menguntungkan," jelasnya.

Adapun tiga narasumber pada FGD ini adalah Suparno SE Ak MSI CA QGIA, Iwan Untung Martopo, dan Prof Dr Didi Achjari MCom Ak CA.[]