Achmad Marzuki Pastikan Mengutamakan Kemaslahatan Masyarakat Aceh

JAKARTA, READERS – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dengan Pejabat Kepala Daerah tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota Se-Indonesia, menghadiri undangan Rapat Koordinasi bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik arahan dari Presiden Jokowi.

Achmad Marzuki memastikan akan selalu mengutamakan kemaslahatan masyarakat Aceh dan sesuai dengan poin-poin penting yang disampaikan Presiden.

“Sebagai Pejabat Gubernur kita akan melaksanakan seperti perintah Presiden, untuk kemajuan dan kepentingan seluruh masyarakat Aceh," kata Achmad Marzuki.

Tentunya, sambungnya lagi, harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memajukan Aceh yang lebih baik kedepannya, ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang seluruh Kepala Daerah baik provinsi maupun kabupeten/kota se-Indonesia untuk mendengarkan pengarahan khusus Presiden yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Pada kesempatan itu Jokowi memberikan banyak pesan di antaranya mengenai kinerja para Pejabat Kepala Daerah, hingga peran para Pejabat dalam menghadapi Pemilu 2024.

Disebutkan, ada enam poin penting yang disampaikan Presiden di hadapan Pejabat Kepala Daerah, yaitu, pertama, pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok utama.

Kedua memperhatikan dampak el nino yang menyebabkan penurunan produksi pertanian yang merupakan bahan pokok.

Ketiga, memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan investasi dengan investasi mempermudah perizinan sesuai dengan ketentuan.

Keempat alokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

Kelima, dukungan program prioritas pemerintah yaitu penurunan kemiskinan esktrem dan penanganan stunting,  dan keenam, peran jabatan kepala daerah harus optimal dalam menghadapi Pemilu 2024.

Presiden menekankan agar Pejabat Kepala Daerah tidak mengintervensi KPUD ataupun Bawaslu selama tahun politik.

“Masuk ke tahun politik Pemilu, saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati dan Walikota memberikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, dengan tidak mengintervensi apa pun,” kata Jokowi.

Begitu juga dengan keberpihakan. Jokowi berharap, para pemimpin daerah tersebut bisa mengawasi pesta demokrasi tersebut dengan mengedepankan netralitas.

“Saya minta jangan sampai memihak, hati-hati Bapak dan Ibu. Mudah sekali terlihat Bapak memihak atau tidak. Dan juga memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral. Yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah,” ujar Jokowi.

Artinya, lanjut Jokowi lagi, bilamana ada permasalahan di tingkat bawah khususnya terkait pemilu, penyelesaian yang dilakukan diharapkan secepat mungkin.

“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berhubungan dengan politik, selesaikan dengan baik,” ungkapnya.

Disisi lain Jokowi mengungkapkan, dirinya juga evaluasi Pejabat Kepala Daerah. Bahkan evaluasi yang dilakukan Jokowi menghitung bukan bulan seperti yang dilakukan Mendagri, melainkan perhari. Dan diharapkan Pejabat Kepala Daerah untuk selalu meningkatkan kinerjanya masing-masing.

“Bapak dan Ibu Pejabat Kepala Daerah saya pilih karena saya tahu bahwa Bapak dan Ibu mempunyai pengalaman di berbagai bidang terutama pemerintahan, jadi seharusnya tidak memiliki beban politik," jelasnya.

"Saya berharap, Jabatan Kepala Daerah sebagai pertimbangan teknokratik dalam membuat kebijakan (policy) itu lebih mudah dan harusnya lebih mudah serta tidak ragu-ragu dengan prioritas yang jelas untuk kepentingan masyarakat," pungkas Presiden.[]