Ahli UGM: Diperkirakan 80 Persen Warga RI Terinfeksi Covid Delta

Sekitar 80 persen penduduk Indonesia kemungkinan sudah terinfeksi Covid varian Delta. Hal itu disampaikan Epidemiolog Universitas Gadjah Mada UGM, Citra Indriani mengutip situs resmi UGM, Sabtu (20/11/2021).

Sehingga, lanjutnya, jumlah kasus positif Covid-19 mengalami penurunan secara drastis karena terbentuknya imunitas kelompok secara alamiah dimana tubuh memiliki antibodi yang spesifik untuk strain virus tertentu.

Selain itu, percepatan program vaksinasi yang gencar dilakukan pemerintah diharapkan meminimalkan tingkat keparahan apabila terinfeksi kembali.

Bila merujuk data BPS per September 2020 dengan jumlah penduduk Indonesia 270,2 juta jiwa, maka 80 persen penduduk Indonesia itu setara dengan 216 juta orang.

"Infeksi covid lebih dari 50 persen adalah asimtomatis, mungkin 80 persen penduduk kita telah terinfeksi (varian) Delta," kata Citra.

Epidemiolog UGM juga mengkhawatirkan bila sudah banyak yang terinfeksi, masyarakat belum siap karena belum mencapai komunitas kelompok. Citra juga mengkhawatirkan ancaman gelombang ketiga pandemi.

"Sebagian besar infeksi natural membentuk antibodi yang spesifik untuk virus atau strain virus yang menginfeksi, tidak untuk strain yang lain. Sehingga imunitas alamiah yang terbentuk saat ini mungkin tidak bisa kita andalkan apabila kita kedatangan strain yang baru," jelasnya.

Epidemiolog UGM meyakini, vaksinasi punya peran besar untuk mencegah sakit parah karena meskipun sudah divaksin, setiap orang masih punya potensi terinfeksi dan menjadi sakit.

Melihat beberapa rekaman data yang terinfeksi di gelombang Januari, juga kemudian kembali terinfeksi delta di Juni-Juli, dan kasus-kasus meninggal memiliki riwayat belum mendapatkan vaksinasi.

"Harapannya tentu pada percepatan vaksinasi, dan sisir wilayah untuk vaksinasi terutama lansia bisa berperan untuk mitigasi bentuk parah infeksi SARS-COV 2. Kalaupun gelombang 3 terjadi, sistem kesehatan kita tidak lagi menghadapi kasus-kasus berat yang jumlahnya ribuan setiap harinya," paparnya.

Dukung PPKM Jelang Nataru

Epidemiolog UGM, Citra Indriani mendukung kebijakan pembatasan mobilitas dengan penerapan PPKM level 3 saat jelang Natal dan tahun baru (Nataru). Menurutnya kebijakan ini sudah tepat dilakukan.

"Kenaikan mobilitas adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Kalau kita lihat dari 1,5 tahun pandemi, gelombang kenaikan selalu diawali dengan peningkatan mobilitas, saat Natal-tahun baru dan pasca lebaran," katanya.

Citra berujar, walau dibatasi dan mobilitas tetap terjadi, namun tidak semasif apabila tidak diberlakukan pembatasan. Pembatasan kerumunan dan mobilitas sudah sesuai dengan pembelajaran sebelumnya bahwa gelombang diawali pada periode Natal-tahun baru serta lebaran

"Apalagi di negara-negara tetangga saat ini sedang mengalami gelombang delta varian AY.4.2," jelasnya.

Varian Delta Plus atau AY.4.2 merupakan hasil mutasi alamiah yang terjadi pada virus termasuk SARS-CoV-2. Namun demikian, hasil mutasi tidak selalu lebih berbahaya.

"Sekali lagi AY.4.2 belum ada bukti yang menunjukkan lebih ganas ya ataupun lebih mudah menular dibandingkan varian induknya, varian Delta (B.1.617.2)," kata Ketua Pokja Genetik FKKMK UGM, dr Gunadi mengutip situs resmi UGM, Senin (15/11/2021).

Gunadi menyebutkan sampai saat ini belum ada bukti riset soal tingkat keganasan varian ini lebih berbahaya dari dari varian Delta. "Otoritas Kesehatan Inggris juga baru menggolongkannya menjadi Variant Under Investigation, belum VOI ataupun VOC," jelasnya.

Meski varian ini berasal dari Inggris dan saat ini sudah terdeteksi di Malaysia, menurutnya pemerintah tetap harus memperketat perbatasan untuk mengantisipasi masuknya setiap varian baru.

"Sebetulnya pencegahan penyebaran varian apapun termasuk AY.4.2 sama. Mestinya pemerintah sudah antisipasi termasuk terkait perbatasan antar negara," tegasnya.

Ketua Pokja Genetik FKKMK UGM menyampaikan, sepanjang Covid-19 belum terkendali dan imunitas kelompok belum terbentuk, prokes ketat dan pembatasan kegiatan warga tetap perlu diutamakan oleh pemerintah. [acl]