DPD Alamp Gelar Aksi di Kantor Wali Kota Banda Aceh dan Berikan Piagam 

BANDA ACEH, READERS – Sejumlah massa mengatasnamakan DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh melakukan unjuk rasa atau demonstrasi ke kantor Wali Kota Banda Aceh pada Senin (7/11/2022).

"Aksi ini dilakukan bertepatan dengan empat bulan kepemimpinan Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq," kata Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, Mahmud Padang dalam keterangan tertulis yang diterima READERS.ID.

Kehadiran mereka disambut oleh Sekda Kota Banda Aceh, asisten 1 Setdako dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh. 

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, Mahmud Padang kemudian menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Bakri Siddiq sebagai Pj Kepala Daerah Terburuk di Aceh.

Berikut pernyataan sikap DPD Alamp Aksi Banda Aceh.

Setelah genap empat bulan Bakri Siddiq dimandatkan untuk memimpin, Kota Banda Aceh semakin semrawut dan tidak terlihat sama sekali program nyata dari pemerintah untuk kemajuan.

“Justru yang ada hanyalah sebatas pencitraan, rapat, seremonial dan wacana khayalan serta bawa rombongan pemkot ramai-ramai jalan-jalan. Ironisnya, program-program kerakyatan dan keagamaan seakan hanya sebatas dibibir saja tanpa realisasi nyata, sementara Pj Walikota Bakri Siddiq hanya fokus untuk memperhatikan ASN semata,” kata Mahmud Padang. 

Kita bisa lihat sendiri, lanjutnya, kesana kemari Pj Wali Kota hanya sebatas berfoto ria untuk pencitraan, tanpa ada realisasi bukti nyata di lapangan, bahkan sungguh aneh tapi nyata Bakri Siddiq mulai bicara seakan-akan sudah membawa anggaran jemputan dalam jumlah besar, padahal nyatanya DAK 2023 yang jadi bahan pencitraannya ternyata malah mengalami penurunan dari tahun 2022 mencapai 70 milyar rupiah dan menurun menjadi 47,9 Milyar Rupiah. 

“Belum lagi wacana khayalan yang disenandungkan diluar batas tupoksinya sebagai Pj Walikota. Bayangkan saja, Bakri Siddiq seakan-akan sudah mewacanakan program auto ring road yang padahal perencanaannya sudah ada sejak masa kepemimpinan Almarhum Pak Mawardi dan tak mungkin dilaksanakan karena kebutuhan anggarannya mencapai Rp 5 Triliun, ironisnya Bakri Siddiq melempar kembali seakan-akan sebagai wacana seakan-akan menunjukkan dirinya telah bekerja,” kata Mahmud.

Lebih lanjut dijelaskan, Bakri juga mulai berangan-angan melempar wacana penuntasan pembangunan jembatan Pango yang sempat dibangun oleh Gubernur Abu Doto, padahal sisi yang belum di bangun tersebut masuk di kawasan daerah kekuasaan Aceh Besar bukan Banda Aceh dan pembangunan tersebut semestinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, ditambah lagi anggaran yang dibutuhkan mencapai puluhan milyar rupiah, belum lagi persoalan lahan yang dulunya membuat pembangunan itu terhenti. 

Bakri Sidiq dinilai di tengah kegagalannya itu malah justru hanya bisa melempar wacana halusinasi yang bahkan melebihi tupoksinya. Kemudian dikatakan bahwa seorang Pj Wali Kota yang bahkan Pj Gubernur pun tak pernah menjanjikan hal yang sedemikian rupa namun Bakri Siddiq tidak sadar bahwa yang dimandatkan kepadanya hanyalah jabatan Pj Walikota? 

“Sungguh Bakri Siddiq terus hanyut dan terbuai dengan khayalannya lalu mencoba melempar wacana ilusi itu kepada masyarakat sementara tidak fokus dengan persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat,” tegasnya.

Atas kegagalan yang dilakukan Pj Wali Kota Banda Aceh, DPD Alamp mengamati bahwa kondisi memilukan yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq di antaranya adalah tingginya inflasi, Pelanggaran Syariat Islam, Pemangkasan Program keagamaan, PAD Tidak Maksimal, pembangunan sarana ibadah banyak tidak realisasi.

Berdasarkan data tersebut, DPD Alamp menyatakan beberapa sikap yaitu :

1. DPD Alamp mendesak agar Bakri Siddiq segera terbangun dari lamunannya, lebih fokus kepada persoalan rakyat ketimbang pencitraan semata. 

2. DPD Alamp meminta pemerintah pusat dan mendagri untuk tegas dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Walikota, jika memang mendagri terus mendengarkan laporan asal Bapak senang dan mengabaikan realita yang terjadi di masyarakat, dan membiarkan pihak yang tidak becus dan peduli memimpin kota Banda Aceh maka itu akan mencoreng citra pemerintah pusat di mata rakyatnya.

3. DPD Alamp meminta, apabila tidak segera dilakukan evaluasi oleh Mendagri, maka DPD Alamp akan kembali melakukan aksi dan bahkan akan demontrasi langsung ke kemendagri.

Hidup Rakyat!!! Copot Bakri Siddiq atau Mendagri Akan Terus Membiarkan Rakyat Menderita dan Citra Pemerintah pusat semakin tercoreng di mata rakyat. Hidup Rakyat!!!

Pernyataan sikap tersebut ditandatangi langsung oleh Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh, Mahmud Padang.