Lembaga Riset Sebut Pemerintah Sudah Tepat Atas Kebijakan Harga BBM Subsidi
Dikatakan demikian, menurut Reyhan Noor dikarenakan faktor harga minyak dunia yang relatif tinggi. Selain itu juga, terdapat dua alasan yang menurutnya dirinya cukup berpengaruh.

JAKARTA, READERS – Seorang pengamat kebijakan ekonomi politik dari lembaga riset Laboratorium Indonesian 45 (LAB 45) Reyhan Noor menyebut bahwa kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM subsidi dinilai tepat.
Dikatakan demikian, menurut Reyhan Noor dikarenakan faktor harga minyak dunia yang relatif tinggi. Selain itu juga, terdapat dua alasan yang menurutnya dirinya cukup berpengaruh.
"Terdapat dua alasan utama yaitu pertama, harga minyak yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan asumsi makroekonomi di APBN 2022," kata Reyhan, saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (5/9/2022).
Walaupun, lanjutnya, tren harga minyak dunia saat ini cenderung menurun, harga tetap lebih tinggi dari yang sudah dianggarkan dalam belanja, ujarnya.
Alasan kedua adalah uang yang tidak sedikit dari subsidi BBM dapat dialihkan untuk melanjutkan agenda transformasi struktural ekonomi.
Dirinya berpendapat bahwa permasalahan utama penyaluran subsidi BBM sejak dulu adalah efektivitas yang rendah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam konteks menjaga kesejahteraan dalam kondisi seperti saat ini, lanjutnya, uang subsidi BBM akan lebih baik bila disalurkan langsung kepada masyarakat yang masuk ke dalam kriteria membutuhkan.
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, masih menurut dia, sepertinya akan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dari subsidi BBM. Sedangkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang cukup besar memiliki trade-off dari agenda transformasi struktural ekonomi.
Dengan anggaran sebesar Rp650 triliun, banyak agenda kebijakan transformasi struktural ekonomi yang dapat dilakukan.
Sebagai contoh, ujar Reyhan, nilai anggaran tersebut setidaknya setara lebih dari 1.000 kali anggaran pembangunan barang milik negara (BMN) infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2022 sebesar Rp 483 miliar.
Anggaran yang tidak sedikit tersebut setidaknya dapat membantu pemerintah mempercepat capaian agenda transformasi struktural ekonomi lainnya.
Oleh karena itu, Reyhan menegaskan bahwa sebetulnya peningkatan harga BBM subsidi dapat memberikan pemerintah kemampuan untuk mengalokasikan anggaran ke agenda-agenda lain yang lebih bermanfaat guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Komentar