Pandemi Covid-19 Tekan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini telah menekan sektor-sektor ekonomi,  kondisi ini menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional mengalami kontraksi hingga ke titik minus 2,07 persen termasuk di Aceh. 

“Hal yang sama juga terjadi di Aceh. Hanya saja ekonomi daerah kita tumbuh sedikit lebih baik, yakni berkisar minus 0,37 persen. Tapi persoalan yang kita hadapi bukanlah hanya masalah angka pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga bagaimana situasi Pandemi ini kita pulihkan, agar aktivitas ekonomi dapat berjalan normal kembali. Karena jika terus seperti ini, kita akan sulit untuk meningkatkan perekonomian daerah,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Rabu (31/3/2021).

Mawardi menyebutkan, Pandemi juga telah berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Aceh, karena terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

"Data BPS menyebutkan, angka pengangguran terbuka di Aceh naik dari 5,42 persen pada semester I – 2020 menjadi 6,59 persen di semester II -2020. Peningkatan angka pengangguran ini juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh T Ahmad Dadek, mengatakan Pemerintah Aceh menerapkan enam strategi utama untuk percepatan penurunan kemiskinan di Aceh. Pertama adalah mengurangi beban penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

“Kita juga terus menguatkan kapasitas penduduk miskin,” kata Dadek

Dengan demikian, lanjut Dadek, masyarakat bisa secara perlahan keluar dari kategori masyarakat miskin. Strategi pemerintah ke empat adalah menekan biaya transaksi ekonomi, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan menanggulangi bencana.

Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, menyebutkan pemerintah harus menemukan by name by adress seluruh masyarakat miskin di Aceh. Dengan demikian seluruh program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah bisa maksimal.

“Intervensi Pak Sekda penting, bahwa kepala desa harus memastikan mereka yang miskin itu siapa. Pola pertahanan desa harus seperti itu. Kalau pendekatan itu kita buat, haqqul yakin saya kemiskinan di Aceh akan bisa diatasi,” kata Indra.

Selama ini banyak program-program pemerintah seperti dana desa, PKH, BPNT maupun BST yang seharusnya diterima juga oleh mereka yang masuk kategori miskin. Jika komponen kemiskinan salah satu ukurannya adalah kebutuhan dasar, secara otomatis selama satu tahun penuh, kebutuhan dasar mereka sudah dipenuhi oleh pemerintah. [ril]