PBB Desak Rusia Segera dan Tanpa Sarat Tarik Mundur Pasukan dari Ukraina

NEW YORK, READERS – Majelis Umum PBB mendesak Rusia menarik mundur pasukan tentaranya dari Ukraina. Desakan itu disepakati dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berlangsung di Amerika Serikat pada Kamis (23/2/2023) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, mayoritas suara lebih banyak mendukung menghentikan invansi Rusia ke Ukraina dibanding dengan mendukungnya.

Pertemuan resolusi tersebut berlangsung dalam sehari sebelum peringatan 1 tahun invasi Rusia ke negara tetangganya.

Dari 193 anggota PBB, sebanyak 141 anggota termasuk Jepang memilih mendukung resolusi tersebut. Sisanya 32 negara abstain dan 7 negara menentang.

Dalam resolusi itu menuntut Rusia dengan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat untuk menarik pasukannya dari Ukraina. Pihaknya juga menyesalkan tingginya jumlah korban sipil, termasuk wanita dan anak-anak sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022 lalu.

Resolusi PBB itu menyerukan "perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan abadi" di Ukraina. Tidak hanya itu, majelis itu juga menuntut agar mereka yang telah melakukan kejahatan perang dalam konflik dimintai pertanggungjawaban.

Resolusi itu juga "menyerukan penghentian segera serangan terhadap infrastruktur kritis Ukraina dan semua serangan yang disengaja terhadap objek sipil, termasuk tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit."

Negara-negara anggota PBB "menegaskan kembali dukungan tegas mereka (untuk) integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba kepada wartawan setelah pemungutan suara di Majelis Umum PBB.

Kuleba mengatakan pemungutan suara itu adalah bukti bahwa "bukan hanya Barat yang mendukung Ukraina, dan dukungannya jauh lebih luas."

Belarus, Eritrea, Mali, Nikaragua, Korea Utara, Rusia, dan Suriah menentang resolusi tersebut, sementara China dan India abstain.

Pada Rabu (22/2/2023), Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut resolusi itu bersifat "anti-Rusia dan pada dasarnya agresif."

Pada Oktober tahun lalu, 143 anggota PBB memberikan suara mendukung Ukraina di Majelis Umum serta mengadopsi resolusi yang mengecam deklarasi pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia.

Tidak seperti yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum.

Mewakili Jepang, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dalam sesi pada Kamis itu mengatakan bahwa Rusia harus menarik diri dari Ukraina dan jika agresi Moskow di negara tetangganya ditoleransi, hal itu akan menjadi "preseden yang buruk" bagi seluruh dunia.

Pada sesi tersebut, Belarus yang merupakan sekutu Rusia memperkenalkan amandemen yang meminta negara-negara untuk menghentikan ekspor senjata ke Ukraina dan menghapus teks yang menyerukan Rusia untuk menarik pasukannya.

Amandemen tersebut, yang juga termasuk seruan untuk dimulainya negosiasi perdamaian, dikalahkan dengan perbedaan jumlah suara yang besar.

Berbicara di depan Majelis Umum PBB, Wakil Kepala Misi China untuk PBB Dai Bing menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya aliran bantuan militer ke Ukraina.