Pemerintah Target Penurunan Angka Stunting Jadi 14 Persen 2024

Banda Aceh – Jajaran bupati dan walikota di provinsi Aceh diminta untuk memastikan percepatan penurunan angka stunting di daerah masing-masing. Dorongan tersebut juga menjadi prioritas utama bagi pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar, saat membuka acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia (RAN PASTI), Rabu (16/3/2022).

M Jafar menyebut, berdasarkan hasil Studi Kasus Gizi Indonesia Tahun 2021, angka stunting Aceh berjumlah 33,18 persen. Angka stunting tertinggi ada di Kabupaten Gayo Lues (42,9 persen), Kota Subulussalam (41,8 persen), dan Kabupaten Bener Meriah (40,0 persen).

“Jika melihat dari ambang batas toleransi yang direkomendasi oleh WHO tentang jumlah stunting, yaitu hanya 20 persen, maka tidak ada satupun Kabupaten/Kota di Aceh yang berada di bawah 20 persen. Termasuk Kota Banda Aceh yang terbaik, namun masih pada angka 23,4 persen, Kota Sabang (23,8 persen) dan Kabupaten Bireun (24,3 persen),” ujar M Jafar.

Masalah stunting, kata M Jafar, merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi di negeri ini. Kasus ini kerap timbul karena dipicu oleh sikap masyarakat yang kurang memperhatikan pola hidup yang sehat.

“Jika tidak ditangani sejak dini, daya saing generasi muda Aceh disebut akan rendah, sebab stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan anak, tapi dalam jangka pendek, juga mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, dan fisik,” tambahnya.

Sedangkan dalam jangka panjang, stunting disebut berisiko menurunkan kekebalan tubuh, memicu munculnya penyakit metabolik, risiko terpapar penyakit jantung dan pembuluh darah, serta menurunkan kemampuan kognitif otak anak.

Dijelaskan, angka stunting di Aceh memang menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun jumlah kasusnya tetap masih tergolong tinggi, sehingga upaya penanggulangannya harus lebih ditingkatkan lagi.

Presiden RI telah memberikan target yang harus dicapai pada Tahun 2024, agar Indonesia mencapai pada angka 14 persen. “Hal ini menjadi tugas kita di Aceh agar bisa menurunkan stunting sebesar 19 persen dalam waktu 3 tahun,” katanya.

Terkait target itu, komitmen para Bupati Walikota dinilai sangat penting dalam menurunkan stunting dan akan mempengaruhi prioritas daerah dalam menggunakan semua sumber daya yang ada untuk difokuskan pada isu-isu komitmen yang telah dibangun.

“Saya berharap kepada Bupati dan Walikota di Aceh untuk memastikan percepatan penurunan stunting ini menjadi prioritas utama di daerahnya, didukung dengan sumber daya yang mencukupi dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai pada keluarga yang dikategorikan berisiko stunting (tepat sasaran). Pastikan setiap sumber daya yang dilakukan dan dikeluarkan itu benar-benar mempunyai output yang besar dalam menurunkan angka stunting di Aceh,” pinta M Jafar.

Sementara itu, dalam rangka penanganan kasus stunting di Aceh, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi. Penanganan itu bersifat komprehensif, serta diselaraskan pula dengan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Dalam praktiknya, selain melibatkan peran aktif PKK di semua daerah, pemerintah Aceh juga bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat dalam menjalankan sosialisasi program pengasuhan anak terintegrasi.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Agus Suprapto mendorong penuh Aceh mampu mencapai target penurunan stunting.

Disebutkan, dengan tekad dan kemauan kuat, Aceh mampu memenuhi target agar tahun 2024 stunting Indonesia mencapai angka 14 persen.

“Untuk mencapai target 14 persen, saya punya keyakinan bisa, penguasaan lapangan itu kunci utamanya, RAN PASTI ini adalah bagaimana penguasaan lapangan bisa di ramukan, dilakoni, dijalankan disetiap daerah dengan penguasaan lapangan tentang data,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan keluarga juga dinilai sebagai kunci utama pendekatan aksi nasional pencehagan stunting yang lebih mengatur di hulu.

Pada waktu yang sama dalam konferensi pers, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani juga menyebutkan sebanyak 340 tinggi di Indonesia ikut terlibat untuk mendukung penuh penurunan stunting.

“Jadi inilah bentuk kemitraan yang sangat real. Berjalan sinergi, dan mudah-mudahan kita akan mendampingi 313 masing-masing kota, yang akan didampingi perguruan tinggi dalam bentuk KKN Tematik,” pungkasnya.[]