PLN Diminta Tambah Pasokan Listrik ke Aceh Selatan Jelang Ramadan

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Hadi Surya, meminta PLN Aceh dapat menambah pasokan energi listrik ke wilayahnya untuk kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan.

“Masyarakat sangat memerlukan penerangan dan energi listrik untuk keperluan rumah tangga apalagi menjelang bulan puasa,” kata Hadi, Senin (29/3).

Permintaan itu disampaikan Hadi menyahuti keluhan masyarakat dan juga sering terjadinya pemadaman listrik di Aceh Selatan. Menurutnya, masyarakat sangat dirugikan bahkan bagi pengusaha yang membutuhkan tenaga listrik dalam menjalankan bisnisnya.

“Pemadaman listrik secara tiba-tiba atau hidup padam,  dapat merusak perangkat elektroniknya dan harus menanggung rugi atas kerusakan tersebut,” ujarnya.

Karena itu, Hadi meminta kepada Manajer PLN Rayon Tapaktuan dan Kotafajar agar menyurati pimpinan PLN Unit Induk Wilayah Aceh untuk penambahan mesin pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang pernah dilakukan, Hadi mencatat kebutuhan listrik untuk Rayon Tapaktuan yaitu 6 megawatt.  Namun, yang mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik cuma 4 megawatt.

Kemudian kebutuhan listrik Rayon Kota Fajar sebesar 8 megawatt, tapi yang mampu dihasilkan cuma 5 megawatt. Serta untuk Labuhan Haji hanya 2 megawatt.

“Dari hasil diskusi tersebut sepatutnya perlu penambahan mesin pembangkit listrik. Kepada anggota DPRA dari Aceh Selatan,  saya meminta untuk dapat melakukan upaya koordinasi dan komunikasi dengan PLN Unit Induk Wilayah Aceh guna mencari solusi dan langkah konkrit guna mengatasi hal tersebut,” tuturnya.

“Saya juga berharap kepada anggota DPR-RI Rafli Kande selaku putra Aceh Selatan,  yang kebetulan berada di komisi mitra BUMN untuk dapat membicarakan kelangkaan energi listrik di Aceh,  khususnya Aceh Selatan dengan Direktur Utama PLN di pusat,” tambahnya.

Dikatakan Hadi, dari hasil pengamatannya Aceh secara umum masih krisis energi sehingga dapat menghambat investasi di sektor perindustrian dan usaha rakyat serta sektor lainnya. Untuk penambahan arus listrik di daerah-daerah, Hadi menawarkan gagasan berupa dengan penanganan skema anggaran APBA.

“Dimana Otsus dialokasikan untuk pembangunan pembangkit listrik baru terbarukan dengan skala lokal, khusus di daerah yang mempunyai sumber pembangukit listrik baik tenaga air, angin atau matahari,” usulnya.

Hadi menilai pembangkit listrik tersebut dapat dikelola oleh BUMG bekerjasama dengan PLN. Artinya BUMG menjual arus ke PLN, dan selanjutnya PLN yang mendistribusikan ke masyarakat.

“Hal ini menurut saya memungkinkan karena dengan telah diterbitkan PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, memberi ruang pemerintah daerah memberi dukungan dan bantuan kepada BUMG,” sebut Hadi.

“Maka untuk pembangkit listrik diprioritaskan bagi wilayah gampong yang memiliki air terjun atau sungai sebagai pembangkit listrik tenaga air,  atau batu bagi daerah pinggiran laut yang memiliki tenaga angin,” ungkapnya.