PM Jepang dan Presiden Jokowi Bahas Bilateral di Sejumlah Sektor

TOKYO, READERS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dan bahas kerja sama di sejumlah bidang dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Kantor PM Jepang, Tokyo, pada Sabtu (16/12/2023).

Jokowi bahas kerja sama Indonesia-Jepang dalam pembangunan MRT Jakarta. Dalam hal ini, pihak Jepang berkomitmen dalam pembangunan jalur timur-barat dan selesai sesuai rencana. 

“Saya berharap pembangunan jalur utara-selatan fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu,” kata Jokowi.

Selain itu juga dibahas terkait transisi energi, Indonesia sebagai co-initiator Asia Zero Emission Community (AZEC) menekankan pentingnya kerja sama dekarbonisasi pendanaan yang inklusif dan transfer teknologi rendah karbon. 

AZEC juga harus memastikan tindak lanjut 12 MoU yang ditandatangani beberapa waktu lalu saat pertemuan tingkat menteri AZEC.

“Dan mohon dukungan percepatan tiga proyek prioritas: pembangkit listrik geotermal di Muara Laboh; waste to energy di Legok Nangka; dan pengelolaan lahan gambut di Kalteng,” ungkap Presiden.

Selanjutnya kedua pemimpin negara turut membahas kerja sama di bidang mineral kritis serta maritim. Ia menyampaikan, Jepang dapat mendukung kemajuan hilirisasi industri mineral Indonesia dan kontribusi Indonesia sebagai bagian penting rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) dunia.

“Saya harapkan dukungan yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi pulau terluar Indonesia, termasuk pengembangan industri perikanan serta hibah kapal patroli dan ikan,” pinta Jokowi.

Terakhir, Presiden Jokowi dan PM Kishida juga membahas isu terkait Palestina. Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengupayakan gencatan senjata permanen, merancang bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, dan mendorong dimulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian dua negara secepatnya.

“Dan dukungan Jepang sangat diharapkan,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi.[HSP]