Demo

Tolak Kenaikan BBM, Koalisi Mahasiswa Pase Kepung DPRK Aceh Utara

“Ada beberapa isu diangkat, pertama tolak kenaikan harga BBM, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia minya dan gas, tolak tarif daya listrik, membatalkan Ibu Kota Negara (IKN) yang membebankan APBN, mendesak pemerintah memberantasi kasus pelanggar HAM,”katanya. 

Waktu Baca 2 Menit

Tolak Kenaikan BBM, Koalisi Mahasiswa Pase Kepung DPRK Aceh UtaraReaders.ID/Mulyadi
Koalisi Mahasiswa Pase demo tolak kenaikan BBM di depan Gedung DPRK Aceh Utara di kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon. (Foto: Readers.ID/Mulyadi).

ACEH UTARA, READERS – Ratusan Mahasiswa di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara melakukan demo tolak kenaikan BBM di Kantor Bupati dan DPRK Aceh Utara di kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kamis (8/9/2022).

Ketua Dema IAIN Lhokseumawe, Muksalmina mengatakan aksi itu diikuti beberapa universitas terdiri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe dan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Politeknik Negeri, dan beberapa Perguruan Tinggi lainnya. 

“Ada beberapa isu diangkat, pertama tolak kenaikan harga BBM, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia minyak dan gas, tolak tarif daya listrik, membatalkan Ibu Kota Negara (IKN) yang membebankan APBN, mendesak pemerintah memberantasi kasus pelanggar HAM,” katanya. 

Sedangkan untuk isu daerah, Mahasiswa mendesak Pemerintah Aceh Utara menyelesaikan konflik agaria, mengecek AMDAL PT Lintas Krueng Pase dan menangani kelangkaan pupuk subsidi. 

Dia mengatakan aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atas kekecewaan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tanpa peduli dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini. 

Koalisi mahasiswa Pase menyampaikan kenaikan harga BBM dan harga listrik juga naik sangat signifikan hanya akan mempersulit masyarakat, terkhusus masyarakat dari kelas menengah ke bawah sebab akan berdampak pada seluruh aspek ekonomi dan kehidupan.

“Kita minta kepada pemerintah dan anggota dewan hanya diam dan berpangku tangan. Tapi harus juga menyuarakan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak dan merugikan masyaralat,” katanya. 

Editor:

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...