Jelang Pemilu 2024, GeRAK Aceh Latih Fasilitator Demokrasi

SABANG, READERS - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melatih 20 orang terpilih untuk mengikuti Training of Trainer (ToT) Vocal Point tentang demokrasi menjelang pesta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kegiatan itu digelar di Mata Ie Resort, Sabang, Kamis (15/9/2022).

Kegiatan ini diikuti oleh 20 vocal point dari dua daerah yaitu Banda Aceh dan Bireuen. 20 peserta ini merupakan champion dari beberapa komunitas dampingan GeRAK Aceh yang terdiri dari Inong Balee (mantan pasukan GAM) Bireuen, Jurnalis Warga Banda Aceh dan Bireuen, Koalisi Anak Muda Demres Banda Aceh, Koalisi Inklusi Banda Aceh, Generasi Demres Bireuen, Penyandang Disabilitas Bireuen, Aliansi Inong Banda Aceh, Sekolah Anti Korupsi Bireuen dan Yayasan Hakka Banda Aceh .

Acara ini Dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sabang, Nazaruddin. Ia menyebutkan, melalui pelatihan tersebut para peserta diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat.

"Senang sekali ada pelatihan seperti ini di kota kami, dan semoga melalui pelatihan ini juga para peserta bisa membantu memberikan senyum untuk masyarakat kota Sabang," sebutnya.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan tersebut untuk melahirkan fasilitator baru yang akan memfasilitasi komunitasnya masing-masing. Dan kemudian menjadi output dari program Democracy Resilience yang sedang GeRAK laksanakan sebagai persiapan dan antisipasi menuju pesta demokrasi di Indonesia pada 2024 nantinya.

Askhalani mengatakan dalam kegiatan itu juga akan membahas substansi kondisi demokrasi di Aceh dan upaya pemerintah dalam melakukan penguatan demokrasi di Aceh.

Ia menuturkan, para peserta yang mengikuti kegiatan ini nantinya diharapkan mampu menjadi tokoh baru yang berani berbicara tentang demokrasi terkait isu-isu lokal daerah yang menjadi kepentingan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Aceh.

"Karena pada momentum di tahun 2024 perlu dicari alternatif dengan melibatkan komponen publik dalam mendorong lahirnya pesta demokrasi yang baik dan terbebas dari sidrom perilaku yang dapat meruntuhkan nilai demokrasi termasuk dalam melawan isu mis atau disinformasi atau berita hoaks," pungkasnya.