Ketua KPK Ingatkan Pemerintah Aceh: Jangan Ada Uang Ketok Palu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah di wilayah Aceh agar tidak melakukan korupsi pada proses pengesahan suatu kebijakan.

"Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Walikota saya titip pesan jangan pernah ada uang ketok palu. Kalau itu sampai terjadi, tujuan negara tidak akan pernah terwujud. Ketok palu awal korupsi," tegas Firli.

Hal itu disampaikan Firli di hadapan 24 kepala daerah meliputi gubernur dan bupati/walikota beserta jajaran, serta Perwakilan BPKP dan BPK di wilayah Aceh dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Auditorium Kantor Gubernur Aceh, Jumat (26/3/2021).

Firli menuturkan peran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi. Dia mengajak peserta yang hadir untuk menengok kembali sejarah Aceh,  yang melahirkan banyak pahlawan dan telah memberikan kontribusi besar dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia.

“Saya minta sejarah ini menjadi roh, energi, dan semangat bagi gubernur, bupati, walikota, tokoh masyakat, tokoh agama, akademisi, kepala dinas, dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mewujudkan tujuan nasional," pinta Firli.

Seluruh elemen masyarakat, sebut Firli, harus saling bersinergi dan mengawasi agar keuangan negara yang dikelola pemerintah Aceh memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran yang besar bagi Aceh melalui APBD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"DPRD dengan kewenangannya harus cek Gubernur, Bupati, Walikota, apakah dengan anggaran yang besar ini sudah memberikan kebermanfaatan yang optimal bagi masyarakat," pesan Firli.

Firli melanjutkan, dalam mengawasi keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya dapat dilakukan di antaranya melalui pengukuran kenaikan/penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, serta angka genio ratio. Indikator-indikator tersebut, sambungnya, juga berkaitan dan bisa menggambarkan apakah terjadi korupsi atau tidak di suatu daerah.

“Oleh karenanya, saya pesan kepada pemerintah daerah untuk tidak sungkan meminta pendampingan kepada BPK dan BPKP dalam mengelola keuangan daerah agar akuntabel dan memberikan manfaat yang optimal,” ujar Firli.

“Jadilah gubernur, bupati, dan walikota yang baik dengan tidak melakukan korupsi," tambahnya. [ril]