Mantan PM Australia Dikecam, Karena Merusak Citra Pemerintah

Author

Waktu Baca 2 Menit

Mantan PM Australia Dikecam, Karena Merusak Citra Pemerintah
Arsip - PM Australia Scott Morrison (kanan) dan pemimpin oposisi Anthony Albanese dalam debat kedua kampanye pemilihan federal 2022 di Sydney, Australia, 8 Mei 2022. (ANTARA/Alex Ellinghausen/Pool via Reuters/as)

SYDNEY, READERS – Mantan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison baru-baru ini dikecam oleh Parlemen negara tersebut pada Rabu (30/11/2022) kemarin.

Diketahui, kecaman tersebut lantaran Morrison setelah penyelidikan menilai perannya secara diam-diam di berbagai kementerian selama pandemi telah merusak kepercayaan publik pada pemerintah.

Selain itu, meskipun bersifat simbolis, langkah parlemen Australia tersebut menandai kali pertama seorang mantan perdana menteri dikecam oleh parlemen. Mosi itu disahkan dengan 86 suara berbanding 50 di majelis rendah Australia.

Dilansir dari Antara pada Kamis (1/12/2022), Morrison diam-diam telah mengatur rencana bahwa agar dirinya memiliki peran di lima kementerian selama pandemi yaitu menjadi menteri gabungan kesehatan, keuangan, perbendaharaan, urusan dalam negeri, dan sumber daya.

Seperti diketahui, Morrison telah kehilangan kekuasaannya dalam pemilihan umum pada Mei 2022 lalu.

Sebuah investigasi atas peran rahasia tersebut menemukan bahwa tindakan Morrison sah, tetapi dia secara fundamental merusak kepercayaan pada pemerintah yang bertanggung jawab.

Sementara itu PM Anthony Albanese mengatakan bahwa tindakan Morrison itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan bahkan merusak demokrasi Australia.

"Faktanya adalah demokrasi kita sangat berharga. Tidak ada ruang untuk kepuasan diri sendiri," kata Albanese selama debat menjelang mosi kecaman di parlemen.

Namun, dalam pidatonya di parlemen pada Rabu (30/11/2022) pagi menjelang pemungutan suara, Morrison tetap membela tindakannya dan menyebut kecaman parlemen itu sebagai "intimidasi politik" dan "pembalasan".[]

Mantan PM itu tercatat hanya sekali menggunakan kewenangan ekstra, yakni ketika memblokir proyek eksplorasi gas lepas pantai menjelang pemilu pada Mei 2022.

Editor:
Sumber:Antara

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...