Muhammad MTA Tepis Mualem Terkait JKA

BANDA ACEH, READERS – Terkait persoalan JKA tetap dipertahankan atas usulan Ketua Umum DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf kepada ketua DPR Aceh yang baru Saiful Bahri (PA), lantas membuat Jubir Pemerintah Aceh Muhammad MTA angkat Bicara.

MTA menilai, kebijakan yang dikeluarkan Mualem seolah-olah memandang Pemerintah Aceh sebelah pihak. Padahal kebijakan ini dibangun atas sikap bersama pemerintah Aceh dengan DPRA pasca proses pembahasan APBA 2022 dengan tujuan mengevaluasi kepesertaaan JKA dan JKN yang diduga tumpang tindih.

Melansir dari Serambinews.com pada Jum’at (18/3/2022), Muhammad MTA menyebut Mualem diminta sudahi bersikap tidak bersalah di depan rakyat Aceh.

“Mualem tidak mesti repot-repot jika memang ingin mempertahankan JKA yang sekaligus menyentil ketua DPRA yang baru dari Partai Aceh, apalagi dengan adanya ketua baru, tentu dengan semangat baru," ujar MTA Kamis (16/3/2022) kemarin.

MTA melanjutkan, Mualem cukup perintahkan Ketua DPRA yang baru sekaligus juga merangkap Ketua Banggar DPRA untuk mengembalikan Rp 900 miliar anggaran JKA yang dialihkan untuk program pokir (pokok pikiran). 

"Ini lebih strategis ketimbang membangun politik “NATO” standar ganda,” polesnya. 

Mualem memerintahkan dewan menghentikan evaluasi JKA dinilai lebih bijak daripada membangun narasi kemunafikan di atas penderitaan rakyat.

Maksud dari MTA ini karena anggota Banggar didominasi anggota DPRA dari PA, termasuk ketua Banggar.

Sementara rasionalisasi anggaran yang berujung penghentian JKA diputuskan bersama Banggar dan TAPA.

Namun di luar itu, Mualem selaku pimpinan umum DPA Parta Aceh malah meminta Ketua DPRA yang baru Saiful Bahri dan semua anggota DPRA dari PA untuk mempertahankan kelanjutan Program JKA. 

"Ketika eksekutif dengan itikad baik sepakat menerima sebagai alasan evaluasi JKA oleh sikap partai dia (PA) di legislatif, sekarang (Mualem) muncul yang mau mencitrakan diri sebagai pahlawan," ujar MTA.

"Mualem sendiri harus tahu bahwa Ketua DPRA dan Banggar itu adalah Partai Aceh. Atau jangan-jangan Dahlan Jamaluddin diberhentikan dari Ketua DPRA disebabkan karena ngotot hentikan JKA? Ini menarik," tambah MTA.

Tapi, lanjutnya, apabila pernyataan Mualem tersebut hasil improvisasi Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, MTA mengaku sangat menyayangkan sikap itu karena tanpa koordinasi dengan anggota DPRA dari PA.

Kendati demikian, Pemerintah Aceh tetap menghargai kerja-kerja DPRA.

Mengulang tindaklajut JKA, DPR Aceh menolak anggaran JKA sebesar 1,2 triliun karena dinilai perlu dievaluasi terlebih dahulu. Kemudin Banggar hanya menganggarkan anggaran JKA ini untuk 4 bulan, sementara biaya JKA hanya cukup sampai akhir Maret 2022 dan sebulannya menutupi hutang tahun lalu. 

"Walau demikian, saat ini prinsip kami selalu konsisten kepada upaya DPRA dalam lakukan evaluasi JKA agar tidak terus berpolemik. Kita tunggu saja hasil kerja DPRA itu," tambah MTA.

Meski demikian MTA mengungkap, jika sekarang DPR Aceh mau tinggalkan Pemerintah Aceh sendiri atas kegaduhan saat ini, ia mempersilakan dan pemerintah Aceh akan siap melakukan yang terbaik untuk rakyat.

“Kami akan fokus menjalankan kesepahaman evaluasi yang telah dilakukan oleh Banggar DPRA," pungkas MTA.

Dilansir dari AJJN, munculnya tanggapan Jubir Pemerintah Aceh ini berawal Muzakir Manaf memberi perintah kepada Ketua DPR Aceh yang baru, Saiful Bahri, untuk mempertahankan program JKA sebagai tugas pokok utama setelah pelantikan.

Diketahui program ini merupakan program unggulan dari Partai Aceh pasca menduduki Dewan pada tahun 2009, ditambah waktu itu Irwandi Yusuf menjadi Gubernur Aceh dan bagian dari Ketua Dewan Penasehat Partai Aceh.

Sementara itu dari Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian rupanya juga ikut memberi komentar. Ia menukil pemerintah Aceh dan DPR Aceh tidak sedang mencoba menghentikan JKA yang bermanfaat bagi masyarakat, melainkan sedang dilakukan evaluasi.

"Kami mengevaluasi angka yang diakomodir oleh JKA dan jumlah diakomodir oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Hendra Budian, seperti yang dilansir dari RMOL Aceh, Jumat (17/3/2022). 

Memastikan itu, saat ini pihak Komisi V DPR Aceh sedang melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan di Jakarta untuk mendata ulang agar sinkron dan tepat sasaran. 

Dia berharap JKA tidak dijadikan komoditas politik dan lahan bisnis, juga JKA tidak akan dihapus. “Program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh,” pungkas Hendra.[]