Pemerintah Aceh Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Kebocoran Gas PT Medco

BANDA ACEH, READERS — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak Pemerintah Aceh dan BPMA serta instansi terkait untuk melakukan investigasi dan pengawasan dengan ketat terkait laporan kebauan gas PT Medco E&P Malaka yang terjadi di Desa Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam.

Akibat kebauan gas tersebut dikabarkan puluhan warga masyarakat harus dirawat di RSUD Zubir Mahmud dan mengungsi.

Pihak DPRA telah mendapatkan laporan awal bahwa saat ini sedang berlangsung kegiatan perawatan fasilitas produksi di PT Medco E&P Malaka yaitu pekerjaan turn around fasilitas produksi Central Processing Plant, pekerjaan tie-in proyek ARAS 2 dan pekerjaan Survey Bottom Hole Pressure (SBHP). Karena pekerjaan tersebut, semenjak tanggal 17 September 2023 sampai hari ini tidak ada produksi gas dari cluster Sumur Alu Siwah.

Namun DPRA akan terus memonitor penyebab terjadinya laporan kebauan gas oleh warga, dan meminta BPMA agar terus mengawasi dan memonitor secara ketat agar PT Medco E&P Malaka mencari penyebab kebauan gas seperti yang dilaporkan masyarakat.

Respon Serius

Salah seorang anggota DPRA dari Fraksi Golkar, Muhammad Rizky meminta Pemeritah Aceh untuk serius dalam penanganan kasus ini.

“DPRA akan meminta Pemerintah Aceh melalui BPMA serta instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan kebauan gas PT Medco yang terus berulang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizky akan mengusulkan Pemerintah Aceh, BPMA, dan instansi terkait untuk membentuk tim investigasi

Menurutnya, pembentukan Tim investigasi akan bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terkait kandungan udara dari alat gas detector yang menyebabkan lingkungan sekitar perusahaan dan di pemukiman tercemar.

Tim investigasi nantinya akan mendesak pihak perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak sembari terus menerima laporan keluhan dari warga.

Selain itu, politisi muda ini juga mengharapkan adanya penanganan dalam masa krisis bagi para korban.

“Dalam masa krisis, perlu adanya tim emergency response yang beranggotakan dari tim keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja dan lindung lingkungan, tim operasi dan non operasi serta DLHK, BPBD dan tenaga kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit untuk terus memantau kondisi di desa dan melakukan penangganan yang diperlukan," tambahnya.

Kara Rizky, DPRA akan meminta PT Medco E&P Malaka untuk bertanggung jawab dalam kasus kebocoran gas ini, serta melakukan masa tanggap darurat untuk memastikan biaya pengobatan bagi para korban dan mengupayakan kompensasi bagi warga