Malik Mahmud Kembali Dikukuhkan Sebagai Wali Nanggroe Aceh

BANDA ACEH, READERS-- Tgk Malik Mahmud Al Haythar secara resmi dikukuhkan sebagai Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh periode 2023 - 2028 pada Jumat (15/12/2023).

Pengukuhan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRA, Banda Aceh, yang dipimpin oleh Ketua DPRA Zulfadli.

Kabag Humas dan Kerja Sama Lembaga Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA, mengatakan pemilihan kembali Tgk Malik Mahmud Al Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh itu ditetapkan oleh Tuha Peut Lembaga Wali Nanggroe berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe.

“Tuha Peut Lembaga Wali Nanggroe yang menetapkan, setelah melihat habisnya masa Wali Naggroe kemudian langsung melakukan musyawarah untuk menetapkan kembali Wali Nanggroe periode 2023-2028,” kata Nasir Syamaun. 

Dia menerangkan, pada pengukuhan Wali Nanggroe tersebut, Pemerintah Aceh melalui Lembaga Wali Nanggroe mengundang seluruh unsur Forkopimda Aceh dan semua jajaran SKPA. 

Nasir Syamaun menambahkan, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua Juru Runding Republik Indonesia Hamid Awaluddin, dan Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, turut menyaksikan pengukuhan tersebut.

Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam sambutannya menyampaikan doa dan harapannya agar Malik Mahmud dapat menjalankan amanahnya sebagai pemersatu masyarakat Aceh, pengawal perdamaian, pembina keagungan Dinul Islam, serta pelestari kehidupan adat, budaya dan tamaddun Aceh sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe. 

"Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tentunya harus kita syukuri, karena memberikan harapan yang besar bagi semua rakyat Aceh menuju negeri yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur," ucap Achmad Marzuki.

Menjaga Perdamaian Aceh

Tgk Malik Mahmud dalam sambutannya menyatakan, pengukuhan kembali dirinya sebagai Wali Nanggroe bukanlah karena ambisi kekuasaan melainkan ikhtiar untuk tetap menjaga perdamaian Aceh ke depan.

“Ini merupakan kali ketiga saya mengabdikan diri sebagai simbol pemersatu dan perdamaian Aceh. Dalam konteks khazanah, dan budaya seperti identitas keacehan yang kita perjuangkan,” ucapnya.

Selain itu, eks Perdana Menteri GAM itu juga menyebutkan dirinya bertekad untuk melakukan upaya-upaya baik bersifat internal kelembagaan maupun kerja kerja lainnya. Khususnya dalam rangka percepatan pembangunan Aceh dalam proses implementasi MoU Helsinki dan UUPA.

Apalagi dengan kehadiran Jusuf Kalla pada seremoni pengukuhannya, kata Malik Mahmud, seperti menegaskan kembali perdamaian Aceh menjadi elemen penting bagi Aceh, Indonesia, dan dunia.

“Perjuangan Aceh melalui diplomasi politik antara Aceh dengan Jakarta masih terus berlanjut sebagai sebuah etika sosial politik dan pembangunan yang lebih baik,” imbuh Wali Nanggroe.

Tgk Malik Mahmud juga mengikuti serangkaian upacara adat dalam proses pengukuhannya, yaitu mulai dari mengenakan pakaian adat Aceh hingga dipeusijuek (tepung tawar) oleh Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali.

Bangkitkan Kejayaan Aceh

Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan sejarah adalah pengalaman yang sangat berharga. Saat ini kata dia, seluruh masyarakat Aceh harus menatap masa depan dengan optimis.

Ia mengajak masyarakat Aceh terutama mantan kombatan GAM untuk tidak kembali ke masa konflik, dengan melatih mereka untuk berbisnis dan belajar dengan giat. 

“Dorong mereka untuk menjadi orang hebat sehingga bisa memajukan kembali Aceh seperti kejayaan masa lalu,” tandas Mantan Wapres RI itu.

Seperti diketahui, Malik Mahmud adalah tokoh pejuang Gerakan Aceh Merdeka yang pernah menjabat Perdana Menteri GAM pada tahun 2002-2005. 

Dia juga mewakili Tim Juru Runding Aceh saat perundingan damai dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, tahun 2005. 

Pada 2013, Malik Mahmud pun dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe Aceh periode pertama hingga hari ini dikukuhkan kembali untuk menjabat periode ketiga.[HSP]