Wali Nanggroe Kunjungi KKR Aceh

BANDA ACEH, READERS – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat (17/2/2023).

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah tiga hari lalu KKR Aceh juga melakukan kunjungan ke Meuligoe Wali Nanggroe. Dalam kunjungan tersebut Wali Nanggroe didampingi staf khusus DR. Mohammad Raviq dan Rustam efendi.

Kunjungan Wali Nanggroe Aceh itu disambut hangat Ketua KKR Aceh Masthur Yahya, SH, M.Hum, beserta para komisioner, anggota kelompok kerja, dan staf.

"Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KKR Aceh yang masih memiliki semangat tinggi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meski dalam keadaan keterbatasan ruangan dan alat pendukung perkerjaan," Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA.

 Wali Nanggroe juga berjanji akan berpikir dan berbuat yang terbaik untuk mendukung kerja-kerja KKR.

 "Ini adalah pekerjaan mulia, dalam rangka perjuangan untuk mewujudkan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh," kata Malik Mahmud dalam pertemuan itu. 

Ia juga kembali mengingatkan, bahwa KKR adalah lembaga independen yang bertugas menyuguhkan kebenaran atas apapun peristiwa yang pernah terjadi dimasa konflik.

"Itu (peristiwa pelanggaran HAM masa lalu) adalah sejarah yang harus kita rawat dan kita jaga bersama sebagai pengajaran, bukan untuk mengungkit luka lama," tambahnya.

Malik Mahmud juga melanjutkan bahwa dirinya tahu betul bagaimana ide atau usulan KKR muncul saat penandatanganan MoU Helsinki. Ide tentang keberadaan KKR langsung disampaikan oleh Martti Ahtisaari selaku mediator damai antara GAM dengan Pemerintah RI.

"Jadi ini (lembaga KKR) mahal sekali nilainya dan sejarah pembentukannya, bahkan Pemerintah Indonesia pun harus bangga dengan KKR Aceh," ujarnya.

Sebab, sambungnya, KKR Aceh adalah untuk mengangkat, memulihkan harkat dan martabat kemanusiaan dalam bingkai keadilan dan kebenaran.

"KKR Aceh juga bisa menjadi mediator rekonsiliasi bagi para pihak yang pernah berperang dimasa konflik, itu kan tugas yang sangat mulia, harus didukung," jelas Wali Nanggroe. 

Semua Pihak Harus Mendukung KKR Aceh

Malik Mahmud juga memberikan ketegasan bahwa KKR Aceh itu mesti didukung oleh semua pihak baik pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat. 

Menurutnya KKR Aceh saat ini telah dilirik dunia mancanegara karena telah mengangkat harkat dan martabat Indonesia di level PBB.

"Dukungan itu tidak saja dari Pemerintah Aceh, melainkan juga harus ada dari Pemerintah Pusat. Sebab KKR berada di salah satu daerah bekas konflik di Indoensia yaitu Aceh, keberadaannya selama ini sudah dilirik oleh dunia Internasional, KKR Aceh telah mengangkat harkat dan martabat Pemerintah Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia di level PBB,” sebut Malik Mahmud.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Malik Mahmud juga memberikan semangat dan motivasi kepada para anggota kelompok kerja (Pokja) saat melihat langsung ruang kerja pokja satu demi satu termasuk juga ruang arsip dan data yang menyimpan dokumen data korban konflik yang sudah dilakukan pengambilan pernyataan oleh KKR Aceh.

Dengan suasana penuh keakraban, ia berdialog dengan Anggota Pokja sambil memberikan petuah dan semangat untuk Anggota Pokja agar terus berjuang ditengah keterbatasan . 

"Tugas KKR memang sangat berat, terutama dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta memberikan rasa keadilan bagi korban," sebutnya.

Sementara itu, Ketua KKR Aceh Masthur Yahya, SH, M.Hum memberikan respon bahwa dengan hadirnya Wali Nanggroe ke kantor KKR Aceh memberikan spirit untuk para Komisioner, Anggota Pokja, dan staf di KKR.

"Ini adalah sebuah penghargaan dan sumbangan spirit buat kami di KKR Aceh, kami sangat bahagia dan bergairah dikunjungi Wali Nanggroe, beliau telah menularkan spirit yang sangat positif kepada kami semua," pungkas Masthur.