17 Tahun Damai, Wali Nanggroe: Lebih dari 15 Persen Rakyat Aceh Miskin
Di tahun 2022 ini ada lebih dari 800 ribu atau lebih 15 persen dari 5,3 juta masyarakat Aceh yang masuk dalam kategori miskin, ini sebenarnya amat memalukan bagi kita bangsa Aceh.
BANDA ACEH, READERS – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar menyebutkan, berdasarkan cacatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2022, lebih dari 15 persen masyarakat Aceh masuk dalam kategori miskin.
“Di tahun 2022 ini ada lebih dari 800 ribu atau lebih 15 persen dari 5,3 juta masyarakat Aceh yang masuk dalam kategori miskin, ini sebenarnya amat memalukan bagi kita bangsa Aceh,” kata Malik Mahmud pada acara peringatan 17 tahun Hari Damai Aceh, Senin, (15/8/2022).
Ia menuturkan, kemiskinan yang terjadi di Tanah Rencong selama ini disebabkan adanya kesalahan dalam pengelolaan tata pemerintahan dan keuangan Aceh. Padahal, dari dulu Aceh dikenal sebagai tanah yang subur dan maju di negara bagian Asia Tenggara.
Menurut Malik Mahmud, jika seluruh butir MoU Helsinki dan pasal dalam undang-undang pemerintahan Aceh di implementasikan dengan maksimal, maka rakyat Aceh dipastikan akan mencapai kesejahteraan dan terlepas dari belenggu kemiskinan, menjadi bangsa yang sejahtera, berwibawa dan bermartabat.
“Inilah yang harus dipahami oleh semua kalangan baik pemerintah,masyarakat, maupun suasta,” katanya.
Ia menuturkan, sebenarnya kemiskinan di Aceh dapat diatasi dengan pengelolaan maksimal sektor pertanian, perikanan dan peternakan melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas produksi.
Demikian juga pemanfaatan letak geografis Aceh yang sangat menguntungkan, baik dari jalur laut maupun udara. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama antara Aceh dengan negara sekitar.
“Posisi letak geogrfis Aceh, khususnya dijalur laut dan penerbangan, boleh dikatakan hingga sekarang belum tersentuh, di sekitar laut Aceh tiap harinya paling kurang ada 200 kapal perdagangan yang melitas. Begitu juga pesawat terbang dari berbagai negara melewati Aceh namun tak singgah, inilah potensi kerjasama antara Aceh dengan negara lain,” ujar Malik Mahmud.
Selain itu, Malik Mahmud juga meyampaikan bahwa kedamaian dan kesejahteraan Aceh dapat tercapai dengan dimusnahkannya praktik korupsi, egoisme kepentigan pribadi dan kelompok dalam pemerintahan agar Aceh menjadi wilayah yang berdaulat dan maju.
“Belum cukup dirasakan kedamain jika praktik korup masih berlaku di dalam pemerintahan, dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, terlebih prilaku yang menodai syariat Islam di Aceh,” pungkasnya.
Komentar